Presiden Prabowo Perintahkan Penelusuran Aset Negara: Nilai Potensial Tembus 1 Triliun Dolar AS

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk melacak aset-aset negara yang konsesinya telah habis, dengan potensi nilai mencapai 1 triliun dolar AS.

Jakarta, 5 Mei 2025 - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aset-aset negara. Fokus utama penelusuran ini adalah aset-aset yang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya telah berakhir masa berlakunya. Presiden menekankan pentingnya memastikan agar aset-aset negara tersebut kembali dikuasai negara setelah masa konsesi berakhir.

Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. "Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," tegas Presiden Prabowo.

Kekhawatiran Presiden Prabowo terhadap potensi hilangnya aset negara ini didasari oleh fakta bahwa sejumlah aset negara bernilai sangat tinggi belum terlacak dengan baik. Presiden mencontohkan aset negara di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan Kemayoran yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

Potensi Aset Negara Tembus 1 Triliun Dolar AS

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari kalangan pengusaha, nilai aset di kompleks GBK saja diperkirakan mencapai 25 miliar dolar AS sepuluh tahun lalu. Angka ini diperkirakan telah meningkat signifikan hingga saat ini, mungkin mencapai 30 miliar dolar AS. Dengan mempertimbangkan aset-aset lain yang belum terlacak, Presiden yakin bahwa total nilai aset negara yang dapat dikelola bisa mencapai 1 triliun dolar AS.

Saat ini, aset negara yang tercatat dan dikelola pemerintah mencapai 982 miliar dolar AS. Jika aset-aset yang konsesinya telah habis dapat dikembalikan dan dikelola negara, maka potensi tambahan 30 miliar dolar AS dari GBK saja akan membuat total aset negara melampaui angka 1 triliun dolar AS. Presiden menyoroti kurangnya pemahaman beberapa pemimpin sebelumnya terhadap potensi kekayaan aset negara ini, bahkan sampai ada dugaan praktik "menyembunyikan" aset.

"(Aset) 982 (miliar dolar AS) tambah 30 (miliar dolar AS) kita sudah tembus 1 triliun dolar AS. Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah, ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita, aset disembunyikan," ungkap Presiden Prabowo.

Instruksi kepada Seluruh Kementerian

Instruksi Presiden Prabowo bukan hanya ditujukan kepada Menteri ATR/BPN. Presiden juga memerintahkan seluruh menteri untuk melakukan kajian, pendataan, dan pelacakan aset-aset negara yang berada di bawah wewenang kementerian masing-masing. Presiden mengungkapkan kekhawatirannya akan hilangnya aset negara akibat pergantian pejabat yang sering terjadi.

"Nanti sudah ganti tiga, empat kali menteri. Ganti tiga kali presiden bisa diapakan, banyak aset negara itu hilang tidak jelas," ujar Presiden Prabowo, menekankan urgensi dari instruksi tersebut.

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan. Sidang ini merupakan sidang kabinet paripurna ketiga di tahun 2025.

Dengan adanya instruksi tegas dari Presiden Prabowo ini, diharapkan proses penelusuran dan pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan, sehingga potensi kekayaan negara dapat dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.