Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan 796 titik pelanggaran tata ruang di Jabodetabek-Punjur sebagai penyebab utama banjir, terutama perubahan fungsi lahan dan okupasi situ.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan 32 situ di wilayah Bogor dan Bekasi hilang dan akan segera melakukan investigasi bersama instansi terkait.

Menteri ATR/BPN memastikan pelayanan di kantor BPN tetap berjalan selama kebijakan WFA dan libur Lebaran Idul Fitri 1446 H, khususnya di daerah tujuan mudik.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sepadan sungai akan berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pengelolaan sumber daya air yang optimal.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid umumkan penertiban wilayah sungai di Jawa Barat untuk mencegah banjir, dengan kompensasi bagi bangunan yang memiliki alas hak.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menetapkan target PTSL tahun 2025 sebesar 1,5 juta bidang, turun dari target sebelumnya, dengan fokus pada efisiensi dan sisa lahan yang belum terdaftar.

Menteri ATR Nusron Wahid dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membahas kebijakan tata ruang di Jawa Timur untuk mencegah masalah kompleks seperti di Jabodetabek.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerima kunjungan dua menteri di Karawang, membahas persiapan mudik Lebaran dan rencana pengaktifan Bandara Kertajati.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya prosedur hukum yang benar dalam kasus penggusuran rumah di Bekasi, menekankan perlunya permohonan pengukuran sebelum eksekusi dan peran PTUN dalam pembatalan sertifikat.