Menteri ATR/BPN luncurkan integrasi data pertanahan dan perpajakan di Tangerang, Banten, sebagai upaya transparansi dan percepatan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung penuh program reforma agraria BPN dengan redistribusi 100 bidang tanah di lima desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Nagan Raya berkolaborasi dengan BPN untuk mempercepat pengukuran lahan 8 hektare di Desa Cot Kuta guna membangun Sekolah Rakyat gratis bagi anak keluarga miskin ekstrem.

Kemenag Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berkolaborasi dengan BPN untuk mensertifikasi tanah wakaf Masjid Abiyyu Tsaqib dan Masjid Baitul Makmur di Kabanjahe, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Komisi II DPR mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menindak tegas kepala kantor pertanahan (Kantah) yang absen dalam rapat kerja membahas konflik agraria.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat memastikan tanah ulayat bersertifikat resmi tak bisa dijual sepihak; penjualan memerlukan kesepakatan seluruh nama tertera dalam sertifikat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.

PT PLN Kalteng berhasil mengamankan 42 sertifikat hak guna bangunan untuk aset kelistrikan guna mencegah sengketa lahan dan memastikan kelancaran operasional infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian PUPR-BPN sepakat mengambil aksi mengatasi banjir di Tangerang Raya yang disebabkan pelanggaran tata ruang dan penyempitan sungai.

Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Raup Muin, menekankan pentingnya sertifikasi aset tanah untuk mencegah sengketa dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak tindakan tegas terhadap temuan pagar dan sertifikat tanah di wilayah laut di berbagai daerah Indonesia, yang melibatkan perusahaan besar dan berpotensi merugikan negara.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat berhasil menerbitkan 9.000 sertifikat tanah di tahun 2024 melalui program PTSL dan redistribusi tanah, kendati menghadapi tantangan geografis dan pemahaman masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan komunal bagi masyarakat adat, guna memberikan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka.

BPN Kabupaten Tangerang tengah membatalkan ratusan SHGB dan SHM di wilayah laut pantura Tangerang yang diterbitkan tahun 2021-2023, dan proses hukum terhadap oknum yang terlibat juga sedang berjalan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pembatalan seluruh sertifikat di area pagar laut Tangerang, meski prosesnya berpotensi menghadapi gugatan hukum, demi melindungi nelayan yang dirugikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkejut menemukan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 581 hektare untuk pagar laut di perairan Paljaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bahkan diduga terjadi manipulasi data atas kepemilikan lahan tersebut.

Anggota DPR RI Longki Djanggola meminta peninjauan kembali kasus mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng, Doni Janarto, yang dinilai telah berjasa dalam pembangunan huntap pasca bencana Sulteng.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna Barat mengajak masyarakatnya beralih ke sertifikat elektronik tanah untuk keamanan, efisiensi, dan mendukung program Go-Green.

BPN Kabupaten Bekasi mengungkap perubahan data PTSL tahun 2021-2022 yang janggal, di mana sertifikat tanah daratan berubah menjadi area perairan, kini tengah diusut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menyelidiki sertifikat pagar laut di Subang, Sumenep, dan Pesawaran menyusul temuan serupa di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, dengan beberapa sertifikat telah dibatalkan.