Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan sejumlah aset penting kepada Pemerintah Kota Bengkulu untuk mendukung penataan kota dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk revitalisasi Pantai Panjang dan pengelolaan aset lainnya.

Pemerintah Kota Ambon menertibkan aset daerah yang dikuasai pihak lain, termasuk kantor PT Dream Sukses Airindo, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.

Pemerintah Kabupaten Jembrana berencana menyerahkan aset berupa tanah kepada masyarakat yang telah lama menggunakannya untuk fasilitas publik seperti kantor desa dan tempat ibadah, memicu diskusi tentang tata kelola aset daerah.

Pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan penataan aset barang milik daerah sebagai prioritas utama pada tahun 2025, bahkan meraih peringkat terbaik se-Papua dalam pengelolaan aset.

Wakil Bupati Donggala menginstruksikan Satpol PP untuk menarik aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

BPKAD Mimika tarik tujuh mobil dinas dari mantan pejabat untuk penataan aset daerah, masih ada tujuh unit lagi yang menjadi target penarikan dalam upaya peningkatan nilai MCP KPK.

Bapenda Papua mendorong 40 OPD untuk berinovasi dan menciptakan sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian finansial Papua di tengah efisiensi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, melakukan penertiban kendaraan dinas untuk memastikan data aset akurat dan menelusuri keberadaan kendaraan yang hilang.

Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko mengamankan rumah adat dari gangguan pedagang pasar malam yang berlokasi di komplek perkantoran pemerintah daerah setempat, guna menjaga aset daerah yang merupakan ikon Mukomuko.