Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menargetkan sertifikasi 50 bidang tanah milik daerah pada tahun 2025 untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi aset.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan aset daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meraih peringkat baik dalam realisasi APBD 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengamankan aset daerah untuk Sekolah Unggulan Garuda Transformasi SMAN 10 Samarinda guna memastikan legalitas dan pemanfaatan optimal demi kemajuan pendidikan di Kaltim.

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, bekerja sama dengan Kejari Biak Numfor untuk melindungi aset daerah senilai Rp2,8 triliun, termasuk tanah, kendaraan, dan infrastruktur.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mendesak Pemprov untuk mendata ulang aset di Papua Barat Daya sebelum pengalihan ke daerah otonom baru guna memastikan proses yang transparan dan akuntabel.

DPRK Aceh Barat menemukan penyewaan Mall Meulaboh kepada pihak swasta tidak sesuai Perda, menyebabkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Sebanyak 15 kendaraan dinas Pemprov Sulbar masih belum dikembalikan, sementara 28 lainnya telah kembali dengan sebagian dalam kondisi rusak; pihak berwenang akan melaporkan kasus ini ke polisi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan sejumlah aset penting kepada Pemerintah Kota Bengkulu untuk mendukung penataan kota dan meningkatkan pelayanan publik, termasuk revitalisasi Pantai Panjang dan pengelolaan aset lainnya.

Pemerintah Kota Ambon menertibkan aset daerah yang dikuasai pihak lain, termasuk kantor PT Dream Sukses Airindo, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah daerah pada tahun 2025 guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah korupsi.