Dugaan korupsi di Pertamina senilai hampir Rp1.000 triliun menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola energi nasional dan mencegah praktik korupsi serupa di masa depan.

Kejari Bireuen gencar menjalankan program Jaksa Jaga Desa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah korupsi dana desa, membentuk desa siaga antikorupsi, dan klinik pelayanan hukum.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan aktif memastikan setiap rupiah negara digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan peningkatan signifikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan observasi perluasan desa antikorupsi di Desa Beringin Tunggal Jaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PP Muhammadiyah memperkuat kerja sama untuk pengelolaan dana haji yang lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

Ketua BPK Isma Yatun meminta dukungan penuh dari RAA Bhutan dan NIK Polandia untuk memimpin INTOSAI mulai 2028, mengingat kolaborasi erat yang telah terjalin selama ini.

Pemerintah Kabupaten Badung gencar sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6 untuk meningkatkan transparansi dan percepatan pengadaan barang/jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menginstruksikan audit transparan dana pendidikan untuk memastikan dana BOS dan komite digunakan sesuai aturan dan menindak tegas penyalahgunaan.

Kemenkumham Kalbar melakukan rekonsiliasi anggaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) menjadi LAZ pertama yang menerbitkan laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menegaskan komitmennya pada filantropi berkelanjutan dan mendorong lembaga lain untuk mengikuti jejaknya.

Plastic Bank Indonesia manfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan penyaluran dana CSR perusahaan kepada pemulung dilakukan secara akuntabel dan transparan, mencegah penyalahgunaan serta meningkatkan kesejahteraan.

Ombudsman RI menyatakan kesiapannya mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara senilai triliunan rupiah yang berasal dari efisiensi, demi memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Mantan presiden dan sejumlah tokoh publik akan berperan sebagai dewan penasihat Dana Kekayaan Negara Indonesia, Danantara, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip Santiago.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara, Badan Pengelola Investasi senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan komitmen transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk kemakmuran Indonesia.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbukti efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia, dengan beberapa pejabat tinggi dijatuhi hukuman berdasarkan temuan ketidaksesuaian dalam laporannya.

Pengelolaan Danantara, badan investasi baru dengan aset Rp14.680 triliun, harus transparan dan akuntabel untuk menghindari korupsi dan meningkatkan ekspektasi ekonomi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga nasional untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori pagu kecil periode 2024, sebuah prestasi membanggakan yang mendorong peningkatan kinerja di masa.

Pemerintah melibatkan mantan Presiden dan organisasi masyarakat sebagai penasihat dan pengawas Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Ekonom UGM, Eddy Junarsin, menilai BPI Danantara berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara dari BUMN, sekaligus mengurangi potensi moral hazard.

Pemerintah Provinsi Gorontalo intensifkan pembinaan dan pengawasan desa untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pembangunan desa yang transparan dan efektif demi pembangunan berkelanjutan.