Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmen daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kejaksaan Negeri Bengkayang meluncurkan aplikasi "Jaga Desa" untuk mengawasi penggunaan dana desa di 122 desa, mencegah korupsi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Kota Tangerang melibatkan Kejaksaan Negeri dalam seleksi Direktur Umum Perumda Tirta Benteng untuk memastikan prosesnya transparan dan akuntabel, demi pelayanan air bersih optimal bagi masyarakat.

Pemkab Lombok Tengah berkolaborasi dengan BPS untuk membangun Satu Data Pembangunan Daerah guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Pemkot Tangerang telah menindaklanjuti 3.986 pengaduan warga melalui aplikasi LAKSA, menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang responsif.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, meningkatkan transparansi penggunaan dana desa melalui sistem nontunai untuk memastikan tepat sasaran dan akuntabel pada tahun anggaran 2025.

Bawaslu Kabupaten Solok mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,09 miliar ke kas daerah, menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran pengawasan pemilu.

Gubernur Papua Barat Daya meminta kepala daerah perkuat peran inspektorat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan, serta mencegah potensi penyimpangan.

Legislator Maluku debat mengenai kewajaran pemotongan biaya pengawasan proyek PUPR, dengan temuan ketidakwajaran di beberapa dinas selain PUPR.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil meraih persentase Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi di Sumatera, mencapai 87,13 persen, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

TNI menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam diskusi publik untuk membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru saja disahkan DPR RI, demi meningkatkan transparansi dan komunikasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional, serta diawasi dengan teknologi digital untuk mencegah kecurangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk menyelesaikan kasus korupsi yang masih berjalan dan berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi di masa mendatang.

Mohammad Dawam, pemerhati kepolisian, mendesak TNI dan Polri untuk menyelidiki tuntas dugaan setoran uang dari judi sabung ayam kepada oknum aparat, menyusul tewasnya tiga polisi di Lampung.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih penghargaan Most Trusted Financial Brand 2025, menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan haji yang transparan dan akuntabel demi kemaslahatan umat.

Kejaksaan Agung mengawal penambangan timah di Bangka Tengah untuk memastikan kemitraan antara PT Timah dan Bumdes berjalan transparan dan mensejahterakan masyarakat.

Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Papua Barat tahun 2024 turun 2,74 poin menjadi 47,26, disebabkan lemahnya komitmen di delapan area intervensi; Kabupaten Kaimana raih skor tertinggi.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Pemerintah daerah se-Provinsi Gorontalo menyerahkan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, menandakan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.