Anggota DPR RI mendesak dilakukannya Audit Forensik Digital terhadap bukti CCTV dalam kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan demi akuntabilitas dan kepercayaan publik.

DPRD NTB memberikan dukungan penuh terhadap rencana Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov NTB, menandai komitmen serius Gubernur Iqbal wujudkan meritokrasi.

DPR RI dan MUI sepakat pemisahan BPKH dan BP Haji krusial untuk transparansi. Hindari potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana haji yang mencapai triliunan rupiah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gencar lakukan MCSP untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan pencegahan korupsi di lingkup daerah. Simak langkah konkretnya!

Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat gebrakan baru dengan menyiarkan langsung rapat dana desa, meningkatkan transparansi anggaran dan partisipasi publik secara real-time.

Pemerintah Kota Banjarmasin serius memperkuat pengawasan dana hibah bansos senilai ratusan miliar rupiah mulai 2025 demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkahnya?

Seluruh pimpinan Kementerian ESDM berkomitmen perkuat tata kelola pemerintahan bersih dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal. Apa dampaknya bagi sektor energi?

PT JIEP kembali menegaskan komitmennya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menggelar sosialisasi dan mencanangkan zona informatif, inspirasi bagi BUMD lain.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKAP Danantara 2025 demi kepercayaan publik.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperpanjang kerja sama dengan Kejari untuk memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak TNI memberikan penjelasan tegas terkait kebijakan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

Pansus II DPRD OKU mengungkap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU yang diduga bermasalah dan melibatkan dua OPD, dengan temuan berupa pemutusan kontrak, ketidaksesuaian bobot pekerjaan, dan dugaan proyek tanpa kajian teknis.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung meminta Kejati Babel mengawasi seluruh proyek pembangunan daerah untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai aturan, guna mengatasi defisit keuangan daerah.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengingatkan seluruh OPD agar menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPKP dan Kementerian Transmigrasi sepakat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Hadi Poernomo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, untuk segera melaporkan LHKPN dan waspada potensi korupsi di sektor penerimaan negara.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai sistem pembiayaan 'at cost' untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif mencegah penyelewengan dana.

Kejari Sigi tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende senilai Rp200 juta, berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sigi; Kepala Desa telah diperiksa dan proses penyelidikan telah selesai.

Ombudsman RI berkomitmen mengawasi menu dan yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi, memastikan SOP dijalankan dan menu sesuai standar.