Bawaslu Kota Makassar menyampaikan laporan penggunaan dana hibah Rp18 miliar dari Pemkot Makassar untuk Pilkada 2024, sekaligus mengapresiasi dukungan pemerintah kota dalam menciptakan Pemilu yang aman dan demokratis.

TNI menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam diskusi publik untuk membahas revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru saja disahkan DPR RI, demi meningkatkan transparansi dan komunikasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan Koperasi Desa Merah Putih akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional, serta diawasi dengan teknologi digital untuk mencegah kecurangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan kesiapan Pemprov DKI untuk menyelesaikan kasus korupsi yang masih berjalan dan berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi di masa mendatang.

Mohammad Dawam, pemerhati kepolisian, mendesak TNI dan Polri untuk menyelidiki tuntas dugaan setoran uang dari judi sabung ayam kepada oknum aparat, menyusul tewasnya tiga polisi di Lampung.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meraih penghargaan Most Trusted Financial Brand 2025, menunjukkan komitmen dalam pengelolaan keuangan haji yang transparan dan akuntabel demi kemaslahatan umat.

Kejaksaan Agung mengawal penambangan timah di Bangka Tengah untuk memastikan kemitraan antara PT Timah dan Bumdes berjalan transparan dan mensejahterakan masyarakat.

Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Papua Barat tahun 2024 turun 2,74 poin menjadi 47,26, disebabkan lemahnya komitmen di delapan area intervensi; Kabupaten Kaimana raih skor tertinggi.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kejari Bireuen telah memberikan bimbingan hukum kepada 90 kepala desa di Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk mencegah penyelewengan dana desa melalui program Jaksa Jaga Desa.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp171 triliun untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan lancar dan tepat guna.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendukung penuh program KPK untuk menciptakan desa antikorupsi di Kalimantan Tengah, dimulai dengan Desa Bungai Jaya sebagai percontohan.

Ombudsman RI dan Kementerian HAM berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang HAM, memastikan layanan lebih transparan dan akuntabel.

Komisi Informasi Sulawesi Barat (KI Sulbar) telah menggelar sidang sengketa informasi untuk lima kasus di Kabupaten Polman, dengan 27 kasus lainnya menunggu giliran disidangkan.

KPU Kabupaten Batang mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 ke kas daerah, menunjukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Polda Metro Jaya menyatakan siap menghadapi langkah hukum selanjutnya setelah Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan terkait status tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Menteri PKP dan Mensos mengunjungi KPK untuk membahas landasan hukum penyaluran CSR dan memastikan ketepatan data bantuan sosial agar tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan anggaran.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengajak masyarakat membayar zakat melalui lembaga resmi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel.

Bupati Bone Bolango tekankan pentingnya sinergi pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran.