Pemerintah Kota Banjarmasin serius memperkuat pengawasan dana hibah bansos senilai ratusan miliar rupiah mulai 2025 demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkahnya?

Seluruh pimpinan Kementerian ESDM berkomitmen perkuat tata kelola pemerintahan bersih dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal. Apa dampaknya bagi sektor energi?

PT JIEP kembali menegaskan komitmennya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menggelar sosialisasi dan mencanangkan zona informatif, inspirasi bagi BUMD lain.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan RKAP Danantara 2025 demi kepercayaan publik.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memperpanjang kerja sama dengan Kejari untuk memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Apel Akbar Bamuskal untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno memberikan pembekalan kepada pegawai DJP Sulselbartra untuk memaksimalkan penerimaan pajak 2025, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, transparansi, dan kepemimpi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan pendidikan tinggi Indonesia bersih dari korupsi dan taat hukum, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

PDIP menyatakan kesiapannya berdiskusi dengan KPK terkait usulan peningkatan dana partai politik dari APBN untuk mendorong transparansi dan mencegah korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik, berdiskusi dengan partai politik untuk mencegah praktik ilegal dan benturan kepentingan.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Hadi Poernomo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, untuk segera melaporkan LHKPN dan waspada potensi korupsi di sektor penerimaan negara.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai sistem pembiayaan 'at cost' untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif mencegah penyelewengan dana.

Kejari Sigi tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende senilai Rp200 juta, berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sigi; Kepala Desa telah diperiksa dan proses penyelidikan telah selesai.

Ombudsman RI berkomitmen mengawasi menu dan yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi, memastikan SOP dijalankan dan menu sesuai standar.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menindaklanjuti temuan audit BPK terkait LKPD 2024, dengan fokus utama pada perbaikan pengelolaan dana BOS di 16 sekolah yang mendapat perhatian serius.

Wacana seleksi terbuka kepala sekolah SMA/SMK di NTB melalui pansel dinilai sebagai langkah krusial untuk memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini dinilai sarat praktik jual beli jabatan.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan implementasi PPID, sesuai UU KIP dan prinsip good corporate governance.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk transparan dan terbuka dalam memberikan informasi publik kepada media, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pemerintah Kota Jayapura melalui DPMK menekankan transparansi pengelolaan dana desa lewat pelatihan, guna mencegah korupsi dan memastikan pembangunan yang berdampak pada masyarakat.