Terungkap! Strategi Pemkab Tanah Laut Cegah Penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa Demi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gencar lakukan MCSP untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan pencegahan korupsi di lingkup daerah. Simak langkah konkretnya!

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara aktif mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka menggelar program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai inisiatif utama. Program ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Kegiatan MCSP ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh prosedur pengadaan. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai benteng antisipasi terhadap segala bentuk tindak korupsi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemkab Tala dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, menegaskan pentingnya program ini dalam sebuah pernyataan di Pelaihari, Tanah Laut. Beliau menekankan bahwa MCSP adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas. Langkah ini sejalan dengan arahan nasional untuk memperkuat integritas sektor publik.

Transparansi Pengadaan dan Progres Tender Pemkab Tala

Ismail Fahmi menjelaskan bahwa Pemkab Tala telah berhasil melaksanakan total 29 paket tender. Dari jumlah tersebut, 24 paket telah berhasil berkontrak, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pengadaan. Lima paket tender lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian.

Proses tender yang sedang berjalan ini ditargetkan untuk berkontrak pada 19 Agustus 2025, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat aktif dalam proses ini antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan).

Fokus pada transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam setiap tahapan pengadaan. Pemkab Tala berupaya memastikan bahwa setiap tender dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini penting untuk mencegah potensi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan wewenang.

Konsolidasi Internal dan Pemberdayaan UMKM Lokal

Selain pengadaan barang dan jasa, Pemkab Tala juga memaparkan upaya konsolidasi sewa mobil lintas SKPD. Langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran dan pengelolaan aset daerah. Namun, Ismail Fahmi mengakui adanya kendala dalam koordinasi antar SKPD terkait inisiatif ini.

Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem koordinasi tersebut demi kelancaran operasional. Komitmen kuat juga ditunjukkan dalam memastikan bahwa setiap hasil konsolidasi dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ini merupakan bagian integral dari kebijakan penguatan ekonomi daerah.

Pemberdayaan UMKM menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Kebijakan ini tidak hanya mendukung pelaku usaha kecil. Namun juga menciptakan efek domino positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Sinergi Pencegahan Korupsi: Arahan KPK dan Fokus Penganggaran

Kegiatan MCSP yang dilakukan Pemkab Tala merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, KPK telah mengingatkan pentingnya sinergi antar instansi dalam mencegah korupsi. Terutama pada sektor perencanaan dan penganggaran daerah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual yang diikuti oleh berbagai pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menekankan dua area penting. Area tersebut adalah perencanaan dan penganggaran sebagai fokus pencegahan korupsi utama.

Kusumastuti menjelaskan bahwa kedua area ini merupakan akar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila perencanaan dan penganggaran tertata dengan rapi, potensi kebocoran anggaran dan tindak korupsi dapat ditekan sejak dini. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.