Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan untuk membenahi sistem perencanaan dan penganggaran. Langkah ini krusial demi pencegahan korupsi yang efektif.

Pemerintah Kota Semarang resmi mengubah kebijakan pengelolaan anggaran fisik, tidak lagi menyalurkan langsung ke kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diambil demi efisiensi dan transparansi, sejalan dengan arahan KPK.

Disperkim Kalsel membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan tentang kebijakan dan Pencegahan Korupsi ASN, mengungkap dua faktor utama penyebabnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemkab Pamekasan untuk serius dalam pencegahan korupsi, terutama terkait dugaan jual beli jabatan. Ada apa sebenarnya?

Dinas Pendidikan Bangkalan mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Kejaksaan Negeri untuk cegah korupsi pembangunan sekolah senilai miliaran rupiah. Bagaimana kolaborasi ini bekerja?

Peluncuran lebih dari 80 ribu Koperasi Merah Putih menandai era baru, di mana Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan rakyat harus menjadi prioritas utama penerima manfaat.

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi Bank BJB tidak dibahas saat pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, fokus pada anggaran Pemprov Jabar.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepala daerah agar tak terjerat korupsi, jelaskan modus korupsi dan dampaknya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan pendidikan tinggi Indonesia bersih dari korupsi dan taat hukum, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik, berdiskusi dengan partai politik untuk mencegah praktik ilegal dan benturan kepentingan.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menginisiasi sekolah antikorupsi untuk ribuan kepala desa guna mencegah penyalahgunaan dana desa dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana swakelola.

Pemkot Bogor dan Kejari Bogor resmi berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berkolaborasi dengan KPK untuk memberantas korupsi di Sumut, meliputi koordinasi pencegahan dan penegakan hukum, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.

Menteri BUMN Erick Thohir dan KPK berkolaborasi untuk memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat dan bebas korupsi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi KPK untuk membahas UU BUMN dan BPI Danantara, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pasca Town Hall Meeting Danantara.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah korupsi, dengan berbagai strategi mulai dari menolak gratifikasi hingga transparansi anggaran.

Para kepala desa di Jawa Tengah mengapresiasi program Sekolah Antikorupsi dan berharap program tersebut berlanjut hingga tingkat kabupaten agar pemahaman antikorupsi lebih mendalam.

Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, meningkatkan kolaborasi dengan KPK melalui rapat koordinasi guna mencegah dan memberantas korupsi di daerah.

Ketua DPD Demokrat Aceh, Muslim, mengingatkan kadernya di pemerintahan untuk menghindari korupsi dan mendukung penuh perpanjangan dana Otsus Aceh.

Sebanyak 7.810 kepala desa di Jawa Tengah akan mengikuti Sekolah Antikorupsi di Semarang untuk mencegah tindak pidana korupsi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.