Kejaksaan Negeri Bojonegoro aktif melakukan pencegahan korupsi keuangan desa melalui penyuluhan hukum, bahkan mencatat nihil kasus di tahun 2023. Simak strategi mereka!

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gencar lakukan MCSP untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan pencegahan korupsi di lingkup daerah. Simak langkah konkretnya!

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah akselerator reformasi struktural, bukan hanya instrumen pengawasan. Apa dampaknya bagi ekonomi?

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan Aplikasi Lampung In menjadi instrumen vital dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, selaras dengan program KPK. Bagaimana platform ini bekerja?

Seluruh pimpinan Kementerian ESDM berkomitmen perkuat tata kelola pemerintahan bersih dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal. Apa dampaknya bagi sektor energi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus baru korupsi tambang, di mana pelaku usaha beroperasi ilegal tanpa PPKH namun tetap membayar jaminan reklamasi.

Dinas Kesehatan Bangkalan menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan senilai miliaran rupiah. Apa tujuan utama kolaborasi ini demi akuntabilitas proyek?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan untuk membenahi sistem perencanaan dan penganggaran. Langkah ini krusial demi pencegahan korupsi yang efektif.

Pemerintah Kota Semarang resmi mengubah kebijakan pengelolaan anggaran fisik, tidak lagi menyalurkan langsung ke kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diambil demi efisiensi dan transparansi, sejalan dengan arahan KPK.

Disperkim Kalsel membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan tentang kebijakan dan Pencegahan Korupsi ASN, mengungkap dua faktor utama penyebabnya.

Ketua KPK berharap film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" dapat menjadi autokritik masyarakat dan mendorong pencegahan korupsi di Indonesia.

Kementerian PANRB menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, berkolaborasi dengan KPK dan mendorong reformasi birokrasi untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengawal program Koperasi Merah Putih Kemenkop untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran Rp8 triliun dalam pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Banten dan KPK berkolaborasi mencegah korupsi melalui delapan fokus area, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah mekanisme pencairan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account untuk mencegah korupsi, mewajibkan proposal, dan meniadakan sistem reimburse.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji UU BUMN baru yang menyatakan direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya pada upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah wajib kurikulum di seluruh perguruan tinggi Indonesia, sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menginisiasi sekolah antikorupsi untuk ribuan kepala desa guna mencegah penyalahgunaan dana desa dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana swakelola.

Pemkot Bogor dan Kejari Bogor resmi berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berkolaborasi dengan KPK untuk memberantas korupsi di Sumut, meliputi koordinasi pencegahan dan penegakan hukum, penyusunan anggaran, serta optimalisasi pendapatan daerah.