Modus Gratifikasi ASN Terungkap: KPK dan Pemprov Banten Ungkap Praktik Korupsi
Modus Gratifikasi ASN Terungkap: KPK dan Pemprov Banten Ungkap Praktik Korupsi

Satgas KPK dan Pemprov Banten mengungkap modus korupsi ASN, terutama suap, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan, dengan ancaman pemecatan bagi yang terlibat.

Pemprov Banten dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat 8 Fokus Area
Pemprov Banten dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat 8 Fokus Area

Pemerintah Provinsi Banten dan KPK berkolaborasi mencegah korupsi melalui delapan fokus area, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Pramono Anung Ajak KPK Awasi Total Program Pemprov DKI, Demi Jakarta Bersih
Pramono Anung Ajak KPK Awasi Total Program Pemprov DKI, Demi Jakarta Bersih

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta KPK mengawasi menyeluruh program Pemprov DKI, termasuk BUMD, guna mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK: Bukti Integritas Tinggi
Pemprov Jateng Raih Penghargaan MCP Tertinggi dari KPK: Bukti Integritas Tinggi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan MCP tertinggi dari KPK berkat peningkatan nilai MCP hingga 95,56 pada tahun 2024, menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pemkab Serang Raih Predikat Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman
Pemkab Serang Raih Predikat Zona Hijau Pelayanan Publik dari Ombudsman

Pemerintah Kabupaten Serang berhasil meraih predikat zona hijau pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI Provinsi Banten, hasil dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang signifikan.

Indeks SPI Pemprov Banten Naik: Tantangan Integritas Tetap Ada
Indeks SPI Pemprov Banten Naik: Tantangan Integritas Tetap Ada

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Banten meningkat menjadi 71,21 poin di 2024, namun masih ada celah integritas yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan PBJ dan SDM.

KPK