Pemkot Ambon menerapkan sistem meritokrasi birokrasi untuk mengisi jabatan eselon IV, III, dan II, mengutamakan kompetensi, prestasi, dan kinerja ASN guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan.

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

Desentralisasi fiskal di Indonesia, meski anggarannya terus meningkat, menunjukkan anomali; apakah kebijakan ini efektif mendorong pembangunan daerah atau justru menjadi sumber inefisiensi?

Menteri PANRB meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan CASN 2024 guna memenuhi target pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025.

Ombudsman Kalsel mengawal proses pengangkatan CASN dan PPPK 2024 untuk memastikan prosesnya transparan, cepat, dan sesuai aturan, serta melindungi hak ASN.

Kepala BKN, Zudan Arif, mengajak jajarannya untuk meninjau kembali desain besar pengelolaan ASN guna mendukung cita-cita negara sesuai UUD 1945, termasuk pengembangan karier dan uji kompetensi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya pencanangan zona integritas di Kementerian Koperasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong transparansi pengelolaan koperasi.

Pengamat politik nilai percepatan pengangkatan CASN didorong kebutuhan mendesak, reformasi birokrasi, dan penyesuaian kebijakan anggaran serta politik.

MPR RI menyambut positif percepatan pengangkatan CASN 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis membangun pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik.

BKN memberikan apresiasi pada Pemprov DKI Jakarta atas implementasi manajemen talenta ASN, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peringkat kota global.

Pemerintah tetapkan THR dan gaji ke-13 ASN 2025, memicu pertanyaan dampaknya pada APBN dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menteri PANRB dan Mendagri membahas penguatan pembinaan reformasi birokrasi daerah untuk percepatan transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Bupati dan Wabup Dompu, NTB, Bambang Firdaus dan Syirajuddin, memaparkan tujuh terobosan strategis untuk memajukan pembangunan daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran yang signifikan.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, umumkan penyesuaian struktur birokrasi dan mutasi ASN untuk tingkatkan pelayanan publik dan percepat kemajuan Kabupaten Manokwari.

Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, memaparkan program 100 hari kerjanya yang fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik, termasuk revitalisasi Alun-Alun Kraksaan.

Setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara kini bertekad membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan fokus pada enam area perubahan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengingatkan seluruh ASN, PPPK, dan honorer untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja demi pelayanan publik yang efektif dan reformasi birokrasi.

Pengadilan Agama Bengkayang berkomitmen membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025, meskipun sebelumnya belum lolos tahap evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, dengan rencana penggabungan dan peningkatan status beberapa bagian menjadi dinas.