Proses relokasi ASN ke IKN Nusantara terus berjalan sesuai rencana pemerintah pusat. Ribuan pegawai OIKN telah menempati hunian, menandai komitmen pemindahan ibu kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti integritas Pemkab Blora setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kategori waspada. Apa langkah perbaikan yang diambil?

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyatakan praktik suap adalah ancaman serius bagi reformasi birokrasi dan demokrasi. Deklarasi SMAP diharapkan jadi aksi nyata.

RSUD Kota Palangka Raya terus berupaya wujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan memperkuat integritas layanan dan inovasi teknologi demi pelayanan prima.

DPRD Kota Malang tegaskan Pembentukan Dinas Baru harus didasari prioritas pelayanan publik dan kecukupan anggaran. Apa saja pertimbangan utamanya?

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah akselerator reformasi struktural, bukan hanya instrumen pengawasan. Apa dampaknya bagi ekonomi?

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan Aplikasi Lampung In menjadi instrumen vital dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, selaras dengan program KPK. Bagaimana platform ini bekerja?

Polresta Bandarlampung menjadi sorotan berkat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kapolda Lampung dan Wamen PANRB memberikan apresiasi tinggi.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan peran krusial ASN sebagai motor penggerak transformasi birokrasi dan pelayanan publik prima. Simak bagaimana ASN akan membawa perubahan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil meraih penghargaan terbaik kedua dalam Manajemen Kenaikan Pangkat ASN dari BKN, menunjukkan efisiensi luar biasa. Simak detailnya!

455 ASN baru di Situbondo, terdiri dari CPNS dan PPPK, menerima SK pengangkatan dengan pesan moral Bupati untuk bekerja jujur dan amanah.

Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen selaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, ditandai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera melakukan penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja untuk efisiensi anggaran, termasuk penggabungan beberapa OPD dan pengurangan jumlah kepala seksi.

BPTD Maluku resmi meluncurkan aplikasi Srikandi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan, mendukung transformasi digital di sektor transportasi darat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyambut positif terbentuknya Kabinet Surabaya Berkah sebagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Kota Surabaya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

Pemkab Mimika luncurkan MPP digital dan fisik untuk memudahkan akses layanan publik secara daring dan luring, meningkatkan efisiensi, dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.

Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung penuh enam program prioritas pembangunan guna mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik.

Kementerian PANRB menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, berkolaborasi dengan KPK dan mendorong reformasi birokrasi untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memprioritaskan pembangunan manusia dan sistem pemerintahan yang baik sebagai fondasi pembangunan daerah, dengan enam program prioritas yang telah ditetapkan.