Cris Kuntadi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh Menaker Yassierli, diharapkan membawa inovasi dan peningkatan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meluncurkan aplikasi SRIKANDI versi 3 untuk pengelolaan arsip digital, menandai komitmen reformasi birokrasi berbasis teknologi dan peningkatan transparansi pemerintahan.

DPRD Maluku mengeluarkan empat rekomendasi strategis untuk mengatasi kemiskinan, meliputi pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, reformasi tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi program perlindungan sosial.

455 ASN baru di Situbondo, terdiri dari CPNS dan PPPK, menerima SK pengangkatan dengan pesan moral Bupati untuk bekerja jujur dan amanah.

Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen selaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, ditandai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera melakukan penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja untuk efisiensi anggaran, termasuk penggabungan beberapa OPD dan pengurangan jumlah kepala seksi.

BPTD Maluku resmi meluncurkan aplikasi Srikandi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan, mendukung transformasi digital di sektor transportasi darat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyambut positif terbentuknya Kabinet Surabaya Berkah sebagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Kota Surabaya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

Pemkab Mimika luncurkan MPP digital dan fisik untuk memudahkan akses layanan publik secara daring dan luring, meningkatkan efisiensi, dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) mendapat apresiasi dari Menteri PANRB atas keberhasilannya meningkatkan kualitas layanan publik dan meraih predikat Zona Integritas di 259 unit kerja.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan layanan tetap prima meski anggaran tahun 2025 diefisiensikan hingga Rp1,4 triliun.

Pemerintah terbitkan aturan baru TKDN minimal 25 persen dalam Perpres 46/2025 untuk melindungi industri dalam negeri dan percepat reformasi birokrasi.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mendapat apresiasi atas komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, termasuk penyediaan hunian layak, yang kini diperluas untuk instansi lain.

Pemkot Cirebon menetapkan Kelurahan Kesepuhan dan Sunyaragi sebagai percontohan Desa Cantik 2025, memanfaatkan data statistik untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, serta menjawab tantangan zaman.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana menerapkan absensi digital pada 2025 untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan transparansi pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sukses meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi 74,14 dan meraih predikat BB, menunjukkan komitmen dalam peningkatan pelayanan publik.

Pakar hubungan internasional menyarankan pemerintah memberikan insentif kepada kelas menengah dan melakukan reformasi birokrasi untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Sulawesi Selatan berhasil meraih indeks reformasi birokrasi tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2024 berkat inovasi dan kolaborasi yang dilakukan Pemprov Sulsel.