Kemenkumham dorong transformasi digital melalui kolaborasi dan inovasi layanan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam Visi Indonesia Digital 2045.

Kabupaten Lombok Timur akan kembangkan budidaya ikan nila dan lele sistem bioflok pada 2025 untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan efisiensi pakan.

Kementerian Agama mengusulkan kontrak jangka panjang dengan maskapai haji untuk menciptakan stabilitas harga, efisiensi perencanaan, dan kepastian layanan bagi jamaah, terutama dengan proyeksi peningkatan jumlah jamaah haji.

Ombudsman RI menyatakan kesiapannya mengawasi pengelolaan dana BPI Danantara senilai triliunan rupiah yang berasal dari efisiensi, demi memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

KPU Natuna kembalikan enam mobil dinas untuk efisiensi anggaran, meskipun Bawaslu Natuna merasa kebijakan ini akan sedikit menghambat kinerja.

BKN akan menerapkan sistem WFA secara bertahap, dimulai dengan 1 hari kerja, dan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan karakteristik layanan publik masing-masing instansi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan skema bekerja dari mana saja (WFA) secara bertahap, diawali dengan uji coba satu hari kerja WFA per pekan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memastikan penyaluran anggaran LPP di daerah berjalan sesuai arahan Presiden, dengan fokus efisiensi dan optimalisasi aset.

PT Timah Tbk meraih penghargaan Indonesia Digital Sustainability Awards 2025 berkat keberhasilannya dalam menerapkan inovasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pertambangan timah.

Kementerian PUPR telah bertemu dengan Dubes Hungaria untuk membahas kendala implementasi sistem transaksi tol Multi Lane Free Flow (MLFF) dan upaya mencari solusi agar teknologi ini dapat mengurangi kemacetan di jalan tol Indonesia.

Pemerintah memastikan program beasiswa dan pendidikan tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran, menekankan fokus pada layanan publik dan program prioritas.

Rektor USU, Muryanto Amin, tekankan efisiensi dan prioritas program dalam pengelolaan keuangan universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta daya saing USU di tingkat nasional dan internasional.

Pemerintah memastikan anggaran beasiswa dan operasional pendidikan tetap aman meskipun ada efisiensi anggaran, fokus pada efisiensi kegiatan seremonial dan non-esensial.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) efisiensikan anggaran 2025 sebesar Rp720,63 miliar, atau 38,88 persen dari pagu awal, namun tetap prioritaskan program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan ekspor, dan UMKM.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyesuaikan efisiensi anggaran 2025 menjadi Rp3,84 triliun setelah restrukturisasi dari usulan awal Rp4,49 triliun, demi mendukung program pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN pada 2025 untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja dan pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan rekonstruksi anggaran tahun 2025, memangkas Rp201 miliar untuk mendukung program prioritas nasional seperti swasembada pangan dan hilirisasi, tanpa mengorbankan pemberantasan korupsi.

Komisi Yudisial (KY) meminta revisi anggaran 2025 setelah efisiensi yang diinstruksikan Presiden mengurangi dana hingga Rp25,3 triliun, berpotensi mengganggu layanan publik dan penegakan kode etik hakim.

Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah kebijakan efisiensi pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berkomitmen meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran Rp559 miliar tahun ini dengan fokus pada perencanaan yang lebih baik dan serapan anggaran tepat waktu, guna mencapai target nasional.