Pengadilan Negeri Parigi Moutong gencar kampanyekan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan berbagai aksi, termasuk bagi-bagi stiker anti-korupsi kepada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), termasuk mantan pegawai dan kepala departemen.

Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, meningkatkan kolaborasi dengan KPK melalui rapat koordinasi guna mencegah dan memberantas korupsi di daerah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, beserta tujuh kepala daerah lainnya diundang KPK untuk membahas koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengunjungi Gedung Merah Putih KPK pada Senin pagi. KPK menyatakan kunjungan tersebut untuk koordinasi dan supervisi, namun juru bicara lainnya masih mengkonfirmasi detailnya.

Mantan Sekdaprov NTB, Rosiady Husaenie Sayuti, dan mantan Direktur PT Lombok Plaza, Doli Suthajaya, segera disidang atas kasus korupsi pengelolaan lahan untuk Gedung NTB Convention Center dengan kerugian negara mencapai Rp15,2 miliar.

Kemenag Sumut mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga kesucian penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan, termasuk penipuan data jamaah.

Pemerintah Kota Tangerang membuka kanal pelaporan gratifikasi untuk mencegah korupsi selama Idul Fitri 1444 H, dengan mengimbau ASN menolak gratifikasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 50.369 penyelenggara negara untuk segera melaporkan LHKPN sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tegas menyatakan korupsi sebagai penghambat demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menyerukan pencegahan komprehensif dan berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, teken pakta integritas dengan seluruh kepala OPD untuk mencegah korupsi dan nepotisme, sekaligus komitmen menjalankan tugas dengan jujur.

Polrestabes Palembang berhasil menjadi percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Palembang.

Doktor Ekonomi UP, Erwandy, menekankan pentingnya auditor internal untuk aktif menyuarakan temuan permasalahan dalam pemeriksaan, didukung intervensi sosial dan kebijakan anti-korupsi yang kuat.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Sugeng Hariadi, memberikan kuliah anti-korupsi kepada siswa SMKN 5 Padang melalui program Jaksa Mengajar, menekankan pentingnya kejujuran dan pencegahan korupsi.

OJK menggelar Student Integrity Campaign (In Camp) 2025 di Medan, menanamkan nilai integritas kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi.

Keanggotaan penuh Indonesia di OECD memungkinkan Indonesia untuk menuntut pejabat asing yang terlibat kasus suap, sejalan dengan Konvensi Anti-Suap OECD.

Kejari Bireuen berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani, demi kepuasan masyarakat Aceh.

Pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas suap untuk mendukung upaya aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), demi meningkatkan standar kebijakan dan menarik investasi.

Indonesia berkomitmen memberantas suap untuk mendukung aksesi ke OECD, termasuk penyelarasan regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat serta mencegah korupsi.