Serdang Bedagai Perkuat Sinergi dengan KPK untuk Berantas Korupsi
Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, meningkatkan kolaborasi dengan KPK melalui rapat koordinasi guna mencegah dan memberantas korupsi di daerah.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Pemkab Serdang Bedagai, Sumatera Utara, baru saja memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, di Medan pada Selasa, 29 April. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi, mencari solusi bersama dalam mengatasi korupsi, dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Upaya ini penting dilakukan karena korupsi merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyadari pentingnya peran serta aktif dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak korupsi di daerah tersebut. Kerja sama dengan KPK menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat KPK memiliki pengalaman dan keahlian dalam pemberantasan korupsi.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih efektif antara Pemkab Sergai dan KPK. Dengan demikian, strategi pencegahan dan penindakan korupsi dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih terarah dan efektif. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Sergai untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Upaya Pencegahan Korupsi di Serdang Bedagai
Pemkab Serdang Bedagai telah menerapkan berbagai strategi untuk mencegah korupsi. Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama. Layanan publik dirancang agar adil, transparan, dan berkualitas, sehingga meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi. Pemkab Sergai juga berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan komitmen yang kuat dalam melawan korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan adil.
Saluran pengaduan masyarakat juga dimaksimalkan melalui berbagai platform, seperti lapor.go.id, website pemerintah kabupaten, dan loket pengaduan di Inspektorat. Sosialisasi anti-korupsi secara intensif dilakukan oleh Satgas Saber Pungli kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, puskesmas, unit pelayanan publik, hingga pemerintah desa. Sosialisasi juga dilakukan setiap peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Sebagai bentuk evaluasi kinerja, Pemkab Serdang Bedagai melaksanakan dialog kinerja setiap bulan. Hal ini bertujuan untuk mengukur peningkatan kinerja dan memastikan pelaksanaan program tepat sasaran dan tepat anggaran. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani secara dini.
Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Pencegahan Korupsi
Uniknya, Pemkab Serdang Bedagai juga memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana menyerap aspirasi dan keluhan warga secara langsung. Kegiatan seperti pengajian MTMD, Safari Salat Jumat, dan Safari Ramadan serta Natal dilakukan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Selain mendapat siraman rohani, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait dengan proses pembangunan yang sedang berjalan, capaian-capaian pembangunan, rencana pembangunan ke depan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung baik itu usulan pembangunan dan masukan atau bahkan kritik atau aduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik itu di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten,” kata Bupati Darma Wijaya.
Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Inovasi ini menunjukkan komitmen Pemkab Serdang Bedagai dalam melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan korupsi.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Serdang Bedagai dalam mencegah korupsi menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan baik. Kerja sama yang erat dengan KPK diharapkan dapat memperkuat upaya ini dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
