PDIP menyatakan kesiapannya berdiskusi dengan KPK terkait usulan peningkatan dana partai politik dari APBN untuk mendorong transparansi dan mencegah korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar mengkaji potensi korupsi dalam pembiayaan politik, berdiskusi dengan partai politik untuk mencegah praktik ilegal dan benturan kepentingan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan independensi kolegium semakin kuat pasca UU Kesehatan 17/2023, sekaligus membantah kekhawatiran hilangnya objektivitas dalam pendidikan kedokteran.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengimbau partai politik untuk tidak hanya melayani permintaan informasi, tetapi juga aktif mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik atas hak informasi.

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, memberikan jaminan bahwa SPMB 2025 akan bebas dari praktik KKN dan menegaskan bahwa isu 'orang dalam' untuk kelulusan adalah tidak benar.

Pemkab Kubu Raya luncurkan sistem digital untuk mengawasi penyaluran TJSL perusahaan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kontribusi sektor swasta bagi masyarakat.

Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi bekerja sama dalam penegakan hukum dan pengawasan program pendidikan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pastikan penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025 berjalan transparan dan berkeadilan melalui penandatanganan pakta integritas untuk mencegah kecurangan.

Pemkab Aceh Barat telah mencatat 45.551 transaksi elektronik hingga Mei 2025, sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak TNI memberikan penjelasan tegas terkait kebijakan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

Pemkab Polewali Mandar menggelar sosialisasi anti-pungli dan gratifikasi kepada kepala sekolah SD dan SMP untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi di lingkungan pendidikan.

Kejari Sigi tengah menangani dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende senilai Rp200 juta, berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Sigi; Kepala Desa telah diperiksa dan proses penyelidikan telah selesai.

Ombudsman RI berkomitmen mengawasi menu dan yayasan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi, memastikan SOP dijalankan dan menu sesuai standar.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menindaklanjuti temuan audit BPK terkait LKPD 2024, dengan fokus utama pada perbaikan pengelolaan dana BOS di 16 sekolah yang mendapat perhatian serius.

Wacana seleksi terbuka kepala sekolah SMA/SMK di NTB melalui pansel dinilai sebagai langkah krusial untuk memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini dinilai sarat praktik jual beli jabatan.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Diskominfo meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam akses dan partisipasi keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) prioritaskan kepatuhan hukum dan transparansi sebagai budaya perusahaan, dibuktikan dengan penghargaan Regulatory Compliance Awards 2025 dan berbagai inisiatif digital.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan implementasi PPID, sesuai UU KIP dan prinsip good corporate governance.

Anggota DPR Lola Nelria Oktavia mendesak TNI-Polri transparan dalam menangani ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, meminta evaluasi sistem keamanan pengelolaan amunisi agar tragedi serupa tak terulang.

Analis menyarankan PT Telkom Indonesia Tbk untuk meningkatkan transparansi data operasional guna mendorong peningkatan nilai saham yang dinilai undervalue di tengah kinerja keuangan positif.