Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya digitalisasi desa sebagai strategi utama dalam menciptakan desa percontohan anti korupsi, meningkatkan transparansi dan efisiensi.

DPRD NTB memberikan dukungan penuh terhadap rencana Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov NTB, menandai komitmen serius Gubernur Iqbal wujudkan meritokrasi.

DPR RI dan MUI sepakat pemisahan BPKH dan BP Haji krusial untuk transparansi. Hindari potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana haji yang mencapai triliunan rupiah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut gencar lakukan MCSP untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan pencegahan korupsi di lingkup daerah. Simak langkah konkretnya!

Pemerintah Kota Banjarmasin serius memperkuat pengawasan dana hibah bansos senilai ratusan miliar rupiah mulai 2025 demi transparansi dan akuntabilitas. Apa saja langkahnya?

Polres Bone Bolango sukses menerapkan sistem sidang di tempat dalam Operasi Patuh Otanaha 2025, terbukti efektif meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan menekan pelanggaran.

PT JIEP kembali menegaskan komitmennya terhadap Keterbukaan Informasi Publik dengan menggelar sosialisasi dan mencanangkan zona informatif, inspirasi bagi BUMD lain.

Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyatakan Keterbukaan Informasi Publik adalah napas kehidupan negara. Pameran 2025 akan merayakan dan memperkuat praktik inklusif.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak akan memberikan perlindungan bagi oknum yang terbukti bersalah dalam kasus beras oplosan FS, menjamin transparansi penuh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Harta Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp27,519 miliar di tahun 2024, tanpa utang. Simak rinciannya!

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan independensi kolegium semakin kuat pasca UU Kesehatan 17/2023, sekaligus membantah kekhawatiran hilangnya objektivitas dalam pendidikan kedokteran.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengimbau partai politik untuk tidak hanya melayani permintaan informasi, tetapi juga aktif mensosialisasikan UU KIP kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik atas hak informasi.

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, memberikan jaminan bahwa SPMB 2025 akan bebas dari praktik KKN dan menegaskan bahwa isu 'orang dalam' untuk kelulusan adalah tidak benar.

Pemkab Kubu Raya luncurkan sistem digital untuk mengawasi penyaluran TJSL perusahaan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kontribusi sektor swasta bagi masyarakat.

Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi bekerja sama dalam penegakan hukum dan pengawasan program pendidikan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pastikan penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025 berjalan transparan dan berkeadilan melalui penandatanganan pakta integritas untuk mencegah kecurangan.

Pemkab Aceh Barat telah mencatat 45.551 transaksi elektronik hingga Mei 2025, sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak TNI memberikan penjelasan tegas terkait kebijakan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menekankan tiga pilar utama: partisipasi masyarakat, pengelolaan yang kompeten dan amanah, serta optimalisasi teknologi digital, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Koperasi Desa Merah Putih.

Pansus II DPRD OKU mengungkap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU yang diduga bermasalah dan melibatkan dua OPD, dengan temuan berupa pemutusan kontrak, ketidaksesuaian bobot pekerjaan, dan dugaan proyek tanpa kajian teknis.