Puan Maharani Desak TNI Jelaskan Jelas Pengamanan Kejaksaan
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak TNI memberikan penjelasan tegas terkait kebijakan pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia, agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak TNI memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pengamanan Kejaksaan di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/5), menanggapi Surat Telegram (Telegram) Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Telegram tersebut memerintahkan jajaran TNI untuk mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Puan menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan TNI dalam mendukung pengamanan Kejaksaan. "Harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak," tegas Puan. Ia khawatir langkah TNI tersebut menimbulkan interpretasi negatif di masyarakat jika tidak dijelaskan secara gamblang.
Kekhawatiran Puan bukan tanpa alasan. Ia meminta TNI memberikan klarifikasi menyeluruh untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau fitnah. "Jangan sampai ada fitnah atau pemikiran lain, jangan sampai ada hal seperti itu," imbuhnya. Pernyataan Puan ini menunjukkan keprihatinan DPR terhadap potensi kontroversi yang dapat muncul dari kebijakan pengamanan Kejaksaan oleh TNI.
TNI Jelaskan Kerja Sama Pengamanan dengan Kejaksaan
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, memberikan klarifikasi terkait Surat Telegram tersebut pada Minggu (11/5). Ia menjelaskan bahwa substansi surat tersebut berfokus pada kerja sama pengamanan institusional antara TNI dan Kejaksaan. Kerja sama ini, menurut Wahyu, sejalan dengan keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan.
Wahyu menegaskan bahwa kehadiran TNI dalam pengamanan institusi Kejaksaan merupakan bentuk dukungan terhadap struktur yang telah ada dan diatur secara hierarkis. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada publik mengenai tujuan dan mekanisme kerja sama pengamanan tersebut. Namun, penjelasan ini tampaknya belum cukup memuaskan Puan Maharani yang meminta penjelasan lebih tegas dan transparan.
Meskipun TNI telah memberikan klarifikasi, Puan Maharani tetap mendesak adanya penjelasan lebih rinci dan transparan terkait SOP dan landasan hukum dari kebijakan pengamanan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya spekulasi yang dapat merugikan citra TNI dan Kejaksaan.
Kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab TNI dalam pengamanan Kejaksaan menjadi krusial. Publik perlu memahami secara detail bagaimana kerja sama ini akan dijalankan agar tidak menimbulkan keresahan atau penafsiran yang keliru. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Penjelasan Lebih Lanjut Diperlukan
Permintaan Puan Maharani untuk penjelasan yang lebih tegas dari TNI menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara institusi negara dan publik. Kejelasan informasi dapat mencegah munculnya misinterpretasi dan menjaga kepercayaan publik. Peran DPR dalam hal ini sangat penting sebagai representasi rakyat untuk memastikan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.
Ke depan, diharapkan TNI dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif mengenai kebijakan pengamanan Kejaksaan, termasuk SOP yang digunakan, landasan hukum, dan mekanisme pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kontroversi.
Dengan adanya penjelasan yang jelas dan transparan, diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan menjaga sinergi positif antara TNI dan Kejaksaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut.
Perlu diingat bahwa kepercayaan publik merupakan aset berharga bagi setiap institusi negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
