DPRD NTB Dukung Penuh Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov: Momentum Benahi Birokrasi?
DPRD NTB memberikan dukungan penuh terhadap rencana Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov NTB, menandai komitmen serius Gubernur Iqbal wujudkan meritokrasi.
Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Gubernur Lalu Muhamad Iqbal. Rencana ini mencakup pengisian sejumlah jabatan kosong eselon II di lingkungan pemerintah provinsi melalui mekanisme seleksi secara terbuka. Langkah ini dianggap sebagai manifestasi konkret dari janji meritokrasi yang digaungkan Gubernur Iqbal selama masa kampanyenya.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri, di Mataram, menyampaikan bahwa publik telah menantikan realisasi meritokrasi yang dijanjikan tersebut. Dukungan dari legislatif ini diharapkan dapat mempercepat proses penempatan pejabat yang kompeten dan berintegritas. Proses Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Akri juga menyoroti pentingnya fokus pengisian jabatan pada mereka yang terdampak restrukturisasi organisasi dan tata kelola (SOTK). Meskipun demikian, Peraturan Daerah (Perda) SOTK yang telah disahkan DPRD masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri. Situasi ini memerlukan pertimbangan matang agar para pejabat yang terkena perampingan dapat berpartisipasi dalam proses seleksi jabatan yang kini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Komitmen Meritokrasi dan Transparansi dalam Seleksi
Dukungan DPRD NTB terhadap Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov NTB bukan tanpa alasan. Moh Akri menegaskan bahwa ini adalah langkah serius untuk menunjukkan komitmen terhadap meritokrasi, sebuah sistem di mana promosi dan penempatan jabatan didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan faktor lain. Publik menaruh harapan besar pada proses ini untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel.
Meski demikian, Akri mengingatkan agar proses Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II tidak hanya menjadi formalitas belaka. Integritas dan objektivitas panitia seleksi menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, panitia seleksi diharapkan mampu menjaga independensi dan profesionalisme mereka sepanjang tahapan seleksi.
Pertimbangan utama dalam proses penilaian haruslah rekam jejak dan kompetensi calon pejabat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang paling mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Transparansi dalam setiap tahapan seleksi akan membangun kepercayaan publik terhadap hasil yang diperoleh.
Independensi Pansel dan Kualitas Pejabat Eselon II
Moh Akri menekankan bahwa jabatan eselon II bukan sekadar posisi administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan visi kepala daerah menjadi program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan pejabat eselon II harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah yang dinamis. Ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan, hingga digitalisasi birokrasi.
Pentingnya independensi panitia seleksi (pansel) tidak dapat ditawar. Pansel harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga dapat fokus pada penilaian objektif terhadap setiap kandidat. Profesionalisme pansel akan tercermin dari metodologi penilaian yang transparan dan akuntabel, serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi talenta terbaik.
Transformasi tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada kualitas pejabat yang menduduki posisi strategis ini. Dengan menempatkan individu yang tepat melalui proses Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II yang kredibel, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.
Momentum Pembenahan Birokrasi dan Akuntabilitas
Momentum Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi daerah. Tidak hanya di lingkungan Pemprov NTB, tetapi juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi berbagai kabupaten dan kota di seluruh NTB. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Akri menjelaskan bahwa Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II ini merupakan langkah positif yang diambil Gubernur untuk menempatkan pejabat yang benar-benar profesional dan berintegritas. Ini adalah fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh kinerja para pejabat setelah mereka menduduki jabatan strategis.
Mengenai perlunya dibentuk posko pengaduan pada proses Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II, Akri menambahkan bahwa DPRD NTB tidak perlu melakukan hal itu. Pihaknya percaya penuh pada kinerja panitia seleksi yang akan dibentuk oleh Gubernur. Kepercayaan ini didasarkan pada harapan bahwa pansel akan bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip objektivitas.
