Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti integritas Pemkab Blora setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kategori waspada. Apa langkah perbaikan yang diambil?

Larwasda 2025 di DIY menjadi bukti nyata komitmen Pemda DIY dalam memerangi korupsi. Bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dan pelayanan publik?

DPRD Bengkayang sahkan Perda APBD 2024, menandai komitmen akuntabilitas keuangan daerah dan sinergi eksekutif-legislatif. Apa saja capaian pentingnya?

Seluruh pimpinan Kementerian ESDM berkomitmen perkuat tata kelola pemerintahan bersih dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal. Apa dampaknya bagi sektor energi?

Pemerintah Kota Semarang resmi mengubah kebijakan pengelolaan anggaran fisik, tidak lagi menyalurkan langsung ke kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diambil demi efisiensi dan transparansi, sejalan dengan arahan KPK.

DPRD Kalsel mencetak rekor sebagai lembaga legislatif tercepat se-Indonesia dalam membahas RAPBD-P 2025. Apa rahasia di balik kecepatan ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Pansus SOTK DPRD NTB mewacanakan penghapusan jabatan Staf Ahli Gubernur karena efektivitas kerja, usulan ini masih dalam tahap pembahasan.

Pemkab Kapuas berkomitmen membina dan mengawasi desa melalui berbagai OPD agar pemerintahan desa berjalan baik dan sesuai aturan.

Pemkab Badung gelar pelatihan keprotokolan untuk tingkatkan kompetensi SDM agar aparatur profesional dan berintegritas.

Pembekalan kepala daerah terpilih PDIP di Jakarta bahas potensi daerah, agenda partai, dan tata kelola pemerintahan untuk kemajuan daerah.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemimpinan jujur dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai kunci kebangkitan negara-negara Islam dari kemiskinan dan berbagai tantangan global.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Babel menyepakati RPJMD 2025-2030, yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanju

Konferensi ke-19 Uni Parlemen Organisasi Konferensi Islam (PUIC) di Jakarta menghasilkan Deklarasi Jakarta, meskipun ada usulan lain bernama Deklarasi Senayan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta pada 14 Mei 2025, menekankan peran Indonesia sebagai jembatan antar negara dalam isu tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani akan bersama-sama membuka Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Jakarta, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, mendorong tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dengan mengevaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Adwil dan Biro Ortala, berkolaborasi percepat Reformasi Birokrasi 2025 dengan fokus pada digitalisasi dan isu strategis nasional.

Kementerian PANRB menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, berkolaborasi dengan KPK dan mendorong reformasi birokrasi untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memprioritaskan pembangunan manusia dan sistem pemerintahan yang baik sebagai fondasi pembangunan daerah, dengan enam program prioritas yang telah ditetapkan.