Kanwil Kemenkumham Kalsel memfasilitasi Harmonisasi Raperda HSS untuk dua rancangan peraturan daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan selaras. Apa saja Raperda yang diharmonisasikan?

Realisasi Investasi Banten pada semester I 2025 mencapai Rp60,74 triliun, menempatkan provinsi ini di lima besar nasional. Apa rahasia di balik capaian impresif ini?

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen penuh dalam Penguatan SPIP Kota Kediri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Simak langkah strategisnya!

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan lima sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Apa saja fokus Pembangunan Papua Tengah ini?

Pemerintah masih menimbang usulan Pilkada Tidak Langsung. Wacana ini kembali mengemuka, benarkah sistem ini lebih efisien dan hemat biaya? Simak alasannya.

DPRD NTB memberikan dukungan penuh terhadap rencana Seleksi Terbuka Pejabat Eselon II Pemprov NTB, menandai komitmen serius Gubernur Iqbal wujudkan meritokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti integritas Pemkab Blora setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kategori waspada. Apa langkah perbaikan yang diambil?

Larwasda 2025 di DIY menjadi bukti nyata komitmen Pemda DIY dalam memerangi korupsi. Bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dan pelayanan publik?

DPRD Bengkayang sahkan Perda APBD 2024, menandai komitmen akuntabilitas keuangan daerah dan sinergi eksekutif-legislatif. Apa saja capaian pentingnya?

Seluruh pimpinan Kementerian ESDM berkomitmen perkuat tata kelola pemerintahan bersih dengan penandatanganan Piagam Pengawasan Internal. Apa dampaknya bagi sektor energi?

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci ketahanan bangsa dalam Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengingatkan seluruh OPD agar menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari KPK sebagai daerah bebas korupsi dengan skor MCP 87, menempati posisi ketiga di Sulsel, bukti komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, melaporkan tiga poin utama yang dibahas dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Jakarta, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan situasi di Palestina.

BPKP dan Kementerian Transmigrasi sepakat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemimpinan jujur dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai kunci kebangkitan negara-negara Islam dari kemiskinan dan berbagai tantangan global.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD Babel menyepakati RPJMD 2025-2030, yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanju

Konferensi ke-19 Uni Parlemen Organisasi Konferensi Islam (PUIC) di Jakarta menghasilkan Deklarasi Jakarta, meskipun ada usulan lain bernama Deklarasi Senayan.