Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memaparkan strategi antikorupsi Pemprov Sulsel di hadapan KPK dan kepala daerah lainnya, menekankan perencanaan matang sebagai kunci keberhasilan.

Kemendagri meluncurkan Kepmen Nomor 300.2.2 Tahun 2025 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, guna memperbarui data dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Magelang kembali meraih penghargaan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, mendorong peningkatan pemahaman hukum di desa.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci ketahanan bangsa dalam Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, mengingatkan seluruh OPD agar menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari KPK sebagai daerah bebas korupsi dengan skor MCP 87, menempati posisi ketiga di Sulsel, bukti komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, melaporkan tiga poin utama yang dibahas dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Jakarta, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan situasi di Palestina.

BPKP dan Kementerian Transmigrasi sepakat memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Pemprov Sulsel tegaskan komitmen keterbukaan informasi publik secara responsif dan raih predikat "Provinsi Informatif" dari KIP RI, dorong pemerintahan yang akuntabel.

Seminar nasional di UPN Veteran Jatim soroti pentingnya transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan adaptif menghadapi ketidakpastian global.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada ATR/BPN terkait pengelolaan sertifikasi tanah dan temuan ketidaksesuaian dalam penerapan tarif PNBP.

Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, mengatasi berbagai permasalahan hukum yang dihadapi daerah, dan mengembalikan aset daerah yang dikuasai pihak lain s

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Konferensi Ke-19 Parlemen Negara OKI (PUIC) 2025 di Indonesia akan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan isu Palestina, mendorong kemajuan negara-negara anggota.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, memulai masa magang tiga bulan di Kemendagri sebagai sanksi atas pelanggaran izin perjalanan, sekaligus kesempatan belajar tata kelola pemerintahan.

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 2025 untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, serta menjawab tantangan zaman.

Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari BPK RI, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.