DPR Bahas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Permasalahan Palestina dalam Konferensi PUIC

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, melaporkan tiga poin utama yang dibahas dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Jakarta, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan situasi di Palestina.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengumumkan tiga poin utama yang menjadi fokus diskusi dalam Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) pada Kamis, 15 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ini dihadiri oleh 450 delegasi parlemen dari 38 negara anggota OKI dan 10 negara pengamat. Konferensi yang bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.

Poin pertama yang dibahas adalah tema utama konferensi, yaitu 'Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Institusi yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan'. Mardani menekankan pentingnya tema ini, bukan sekadar slogan, melainkan sebagai panduan bagi negara-negara anggota PUIC dalam menghadapi tantangan global. Ia menyatakan, "Dari seluruh pembicara, wakil ketua, kepala delegasi sampai ke pengamat semuanya sepakat pentingnya kita membangun negara kita, parlemen kita, institusi kita, menjadi yang transparan, akuntabel dan antikorupsi." Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dikutip Mardani, yaitu "tidak ada perdamaian tanpa pembangunan dan tidak ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak bisa ada pembangunan kecuali kita memperbaiki diri kita sendiri."

Selanjutnya, konferensi membahas situasi terkini di Palestina, khususnya dalam menghadapi agresi Israel. Para delegasi sepakat akan pentingnya bantuan segera, pembukaan blokade, gencatan senjata, dan penghentian pelanggaran hukum internasional oleh Israel yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB. "Kami semua sepakat harus segera ada bantuan yang dikirim, blokade harus segera dibuka, ceasefire (gencatan senjata) harus segera dijalankan, dan hukum Israel yang terus melanggar semua resolusi yang sudah dibuat," tegas Mardani.

Pembahasan Isu-Isu Penting Negara Anggota

Selain dua poin utama tersebut, konferensi juga membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara anggota. Diskusi difokuskan pada upaya mencari solusi bersama untuk tantangan-tantangan tersebut. Meskipun detail permasalahan yang dibahas tidak dijelaskan secara rinci, hal ini menunjukkan komitmen PUIC dalam mendorong kerja sama dan solusi kolektif di antara negara-negara anggotanya.

Konferensi Ke-19 PUIC menghasilkan Deklarasi Jakarta yang dibacakan pada Kamis, 15 Mei 2025. Deklarasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi negara-negara anggota dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menangani konflik, dan meningkatkan kerja sama internasional. Deklarasi tersebut akan merangkum kesepakatan dan komitmen yang dicapai selama konferensi berlangsung.

Konferensi ini menandai komitmen bersama negara-negara anggota OKI untuk meningkatkan kerja sama parlemen dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelesaian konflik, konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pembangunan di dunia.

Kesimpulan

Konferensi Ke-19 PUIC di Jakarta berhasil membahas isu-isu krusial, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan situasi di Palestina. Hasil konferensi berupa Deklarasi Jakarta diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat kerja sama antar parlemen.