RPJMD Papua Barat 2025-2029 Diserahkan ke DPRP, Tujuh Arah Pembangunan Ditetapkan
RPJMD Papua Barat 2025-2029 Diserahkan ke DPRP, Tujuh Arah Pembangunan Ditetapkan

Pemprov Papua Barat menyerahkan rancangan RPJMD 2025-2029 kepada DPRP untuk dibahas bersama, mencakup tujuh arah pembangunan dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Papua Barat Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,35 Persen di 2026
Papua Barat Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,35 Persen di 2026

Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,35 persen pada 2026 melalui penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, serta optimalisasi dana Otsus.

7 Program Prioritas Papua Barat Tahun 2026: Fokus Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Lokal
7 Program Prioritas Papua Barat Tahun 2026: Fokus Peningkatan Pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan tujuh program pembangunan regional pada tahun 2026, selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal.

Papua Barat Prioritaskan 7 Program Pembangunan di 2026, Selaras dengan Visi Presiden
Papua Barat Prioritaskan 7 Program Pembangunan di 2026, Selaras dengan Visi Presiden

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh program prioritas pembangunan untuk tahun 2026, selaras dengan visi Presiden Joko Widodo, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Pemkab Lombok Timur Prioritaskan Ekonomi dan Kebudayaan dalam RPJMD 2025-2029
Pemkab Lombok Timur Prioritaskan Ekonomi dan Kebudayaan dalam RPJMD 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan RPJMD 2025-2029 dengan prioritas utama pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor kebudayaan, meskipun terdapat pemangkasan anggaran dari pusat.

Pemprov Papua Pegunungan Gelar Musrenbang RKPD dan Otsus 2025: Infrastruktur dan SDM Jadi Prioritas
Pemprov Papua Pegunungan Gelar Musrenbang RKPD dan Otsus 2025: Infrastruktur dan SDM Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musrenbang RKPD dan Otsus 2025 di Wamena, fokus pada pembangunan infrastruktur, tata ruang ibu kota, dan peningkatan SDM.

Musrenbang Kepri 2025: Fokus pada Lima Program Prioritas Pembangunan
Musrenbang Kepri 2025: Fokus pada Lima Program Prioritas Pembangunan

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menetapkan lima program prioritas dalam Musrenbang 2025-2029, fokus pada pembangunan ekonomi maritim, infrastruktur, SDM, tata kelola pemerintahan, dan pelestarian budaya Melayu.

RPJMD Bangka Tengah 2025-2029 Disahkan: Fokus Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik Berkualitas
RPJMD Bangka Tengah 2025-2029 Disahkan: Fokus Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Publik Berkualitas

DPRD Bangka Tengah sahkan nota kesepakatan RPJMD 2025-2029, fokus pada ekonomi inklusif, kesejahteraan sosial merata, dan pelayanan publik inovatif.

Biak Numfor Masuk Sasaran Lima Program Prioritas Nasional
Biak Numfor Masuk Sasaran Lima Program Prioritas Nasional

Kabupaten Biak Numfor, Papua, ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk pengembangan lima program strategis nasional dalam RPJMN 2024-2029, meliputi pariwisata, industri, dan ketahanan pangan.

Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Enam Kebijakan Strategis Nasional
Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Enam Kebijakan Strategis Nasional

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan fokus memperkuat enam kebijakan strategis nasional, termasuk pembangunan ekonomi dan pertanian, untuk mensejahterakan masyarakat di delapan kabupaten.

Papua Pegunungan Dorong Penyelesaian Jalan Trans Papua, Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Papua Pegunungan Dorong Penyelesaian Jalan Trans Papua, Infrastruktur Jadi Fokus Utama

Pemprov Papua Pegunungan mendorong percepatan pembangunan Jalan Trans Papua segmen Elelim-Benawa dan berbagai infrastruktur pendukung untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Baru
Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Baru

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru Papua untuk mendukung terbentuknya pusat pemerintahan dan membuka peluang ekonomi baru.