RPJMD Papua Barat 2025-2029 Diserahkan ke DPRP, Tujuh Arah Pembangunan Ditetapkan
Pemprov Papua Barat menyerahkan rancangan RPJMD 2025-2029 kepada DPRP untuk dibahas bersama, mencakup tujuh arah pembangunan dan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan pada rapat paripurna DPRP di Manokwari, Kamis, 15 Mei 2024. Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, secara resmi menyerahkan dokumen tersebut. Proses ini menandai langkah krusial dalam perencanaan pembangunan Papua Barat untuk lima tahun ke depan.
Penyerahan rancangan RPJMD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari para wakil rakyat sebelum dokumen tersebut dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Penyusunan RPJMD. Sebelumnya, konsultasi publik telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Papua Barat. Proses ini memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Ali Baham, RPJMD merupakan tahap awal yang sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh proses perencanaan pembangunan Papua Barat. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) 2025-2029, dan visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, pembangunan Papua Barat akan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Tujuh Arah Pembangunan Papua Barat
Pemprov Papua Barat telah menetapkan tujuh arah pembangunan sebagai landasan RPJMD 2025-2029. Ke tujuh arah pembangunan ini akan dijabarkan ke dalam 26 sasaran dan 101 indikator kinerja. Indikator-indikator ini akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan daerah. "Untuk mencapai visi misi Papua Barat, maka ditetapkan tujuh arah pembangunan daerah," jelas Ali Baham. Rincian dari tujuh arah pembangunan tersebut belum dipublikasikan secara detail, namun akan segera diinformasikan kepada publik setelah melalui proses pembahasan dengan DPRP.
Rancangan RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat. Pemprov memastikan bahwa rencana pembangunan ini responsif terhadap kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat. Selain itu, rancangan RPJMD juga selaras dengan arahan Presiden. Komitmen ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Papua Barat.
Proses pembahasan RPJMD di DPRP Papua Barat diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan rancangan yang komprehensif dan terukur. Masukan dari DPRP sangat penting untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD sebelum ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, RPJMD yang dihasilkan akan menjadi dokumen perencanaan yang kuat dan efektif dalam memajukan Papua Barat.
Tahapan Selanjutnya
Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRP, rancangan RPJMD akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, RPJMD akan ditetapkan dan menjadi acuan bagi seluruh program dan kegiatan pembangunan di Papua Barat selama lima tahun ke depan. Proses ini menandai langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Papua Barat.
Pemprov Papua Barat berharap agar proses pembahasan dan penetapan RPJMD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Hal ini penting agar program pembangunan dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua Barat. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses ini juga akan terus dijaga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya RPJMD ini diharapkan pembangunan di Papua Barat akan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Proses penyusunan RPJMD ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Papua Barat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
