Papua Barat Matangkan Rencana Pembangunan Daerah Baru
Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah merancang dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025-2029, selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, termasuk RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD 2026, dan Renja Perangkat Daerah
Manokwari, 10 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang gencar mempersiapkan rancangan awal rencana pembangunan daerah. Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode mendatang. Proses ini melibatkan berbagai dokumen perencanaan penting yang akan membentuk arah pembangunan Papua Barat dalam lima tahun ke depan.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat, Jacob Fonataba, menjelaskan bahwa beberapa dokumen perencanaan krusial tengah dalam tahap penyelesaian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). "Penyelesaian dokumen ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh perangkat daerah," tegas Fonataba.
Proses penyusunan RPJMD 2025-2029 sendiri mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang telah selesai disusun sebelumnya. RPJMD ini akan menjadi acuan utama dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra PD 2025-2029. Hal ini memastikan agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.
Papua Barat telah memiliki rancangan RPJMD yang bersifat teknokratik. Kini, penyusunan dokumen pendukung lainnya harus mengikuti dan selaras dengan rancangan tersebut. Proses penyusunan RPJMD akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2025. Secara paralel, penyusunan RKPD 2026 juga akan dilakukan.
Percepatan Evaluasi dan Akurasi Data
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan mempercepat evaluasi dokumen RKPD 2025. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. "Biasanya evaluasi RKPD dilakukan setelah satu semester pelaksanaan, namun tahun ini akan dipercepat, bahkan mungkin mendahului penetapan RKPD 2026," jelas Fonataba.
Keakuratan data menjadi poin penting dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Pemerintah daerah berharap semua dokumen menggunakan data terkini dan akurat yang merepresentasikan capaian pembangunan di Provinsi Papua Barat selama lima tahun terakhir. Data ini akan menjadi acuan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan selanjutnya secara efektif dan efisien.
Dengan menggunakan data yang valid, diharapkan penyusunan dokumen perencanaan dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan di Papua Barat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Proses ini menuntut kolaborasi dan koordinasi yang optimal antar seluruh stakeholder terkait.
Sinergitas Antar Perangkat Daerah
Keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan ini sangat bergantung pada sinergitas antar perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyusunan dokumen tersebut. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah sangat penting untuk memastikan keselarasan dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan.
Dengan penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan ini, diharapkan pembangunan di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat terwujud dengan baik, dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dapat meningkat secara signifikan.
Proses ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk membangun Papua Barat yang lebih maju dan sejahtera. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan pembangunan di Papua Barat dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.
