Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus pada intervensi wilayah spesifik untuk menurunkan angka kemiskinan melalui tiga pilar utama, dengan target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk segera menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan, guna mencapai visi Sulsel Maju dan Ber

Wali Kota Manado Andrei Angouw tekankan pentingnya sinergitas eksekutif-legislatif untuk kemajuan Kota Manado dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana membangun rumah sakit khusus jantung dan stroke untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, mendapat dukungan penuh dari DPRD Babel.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang optimalkan pelatihan BLK dan bursa kerja, berhasil serap 22.965 pekerja hingga Maret 2025 dan targetkan penurunan angka pengangguran.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali dipercaya memimpin Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk periode 2025-2030, dengan fokus pada inovasi daerah dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat.

Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang) Kabupaten Kolaka periode 2025-2029 resmi dibuka, mengusung visi mewujudkan Kolaka yang adil dan unggul di berbagai sektor.

Bappeda Kalsel menggelar rapat membahas penyusunan SK Gubernur tentang Satu Data Indonesia, guna mempercepat penyelesaian daftar data prioritas dan memastikan kualitas data untuk perencanaan pembangunan daerah.

BPS dan Pemkab Bangka Barat meningkatkan kerja sama untuk meningkatkan kualitas data terpadu dalam Satu Data Indonesia (SDI) guna menyusun RPJMD 2025.

Bappeda Kalsel menghadapi tantangan besar meningkatkan pendapatan per kapita untuk mencapai status daerah berpenghasilan menengah atas, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing sektor non-ekstraksi.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar konsultasi publik untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan pembangunan berkelanjutan dan integrasi dalam RPJMD lima tahun ke depan.

Gubernur Khofifah mengajak bupati/wali kota se-Jatim selaraskan program unggulan dengan kebijakan pusat dan provinsi untuk percepat pembangunan daerah menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, optimistis Jakarta dapat menjadi kota global cerdas dan hijau, namun kolaborasi lintas wilayah sangat krusial untuk mewujudkannya.

Kemendagri mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja sebagai kota global, mengingat indeks kota global Jakarta masih tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rakortekrenbang 2025 dalam Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa untuk merancang pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, mendorong sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta mencegah tumpang tindih program.

Pemkab Fakfak, Papua Barat, prioritaskan Orang Asli Papua (OAP) dalam program beasiswa perguruan tinggi selama lima tahun ke depan, menargetkan 1.500 mahasiswa per tahun.

Kementerian Keuangan siap membantu DKI Jakarta merancang alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema KPBU dan pendanaan inovatif, guna melengkapi APBD yang kuat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen menyelesaikan 90 titik blank spot jaringan internet pada tahun ini dengan anggaran Rp3,3 miliar dan teknologi Starlink untuk pemerataan akses informasi.

Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya penyusunan Renstra OPD 2025-2029 yang berbasis data lapangan dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar seremonial.