Kalsel Berpacu Tingkatkan Pendapatan, Targetkan Status Daerah Berpenghasilan Menengah Atas
Bappeda Kalsel menghadapi tantangan besar meningkatkan pendapatan per kapita untuk mencapai status daerah berpenghasilan menengah atas, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing sektor non-ekstraksi.
Banjarmasin, 06 Mei 2024 (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang berupaya keras untuk meningkatkan status daerah menjadi berpenghasilan menengah atas, sebuah tantangan besar yang membutuhkan strategi pembangunan yang komprehensif. Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita Kalsel masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia.
Saat ini, pendapatan per kapita Kalsel mencapai 4.186 Dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, sementara Bank Dunia menetapkan ambang batas untuk kategori menengah atas sebesar 4.446 Dolar AS. Hal ini menunjukkan bahwa Kalsel masih perlu meningkatkan pendapatan per kapitanya untuk mencapai target tersebut. Upaya peningkatan ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Untuk mencapai target tersebut, Bappeda Kalsel telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat dan menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan tantangan dan peluang yang ada.
Tantangan dan Peluang Peningkatan Pendapatan Kalsel
Provinsi Kalsel memiliki tantangan yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya. Sebagai perbandingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.941 Dolar AS, Kalimantan Utara (13.240 Dolar AS), dan Kalimantan Timur (14.160 Dolar AS). Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara Kalsel dengan provinsi tetangganya.
Salah satu tantangan utama adalah struktur ekonomi Kalsel yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif ini menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, hanya mencapai 3,03 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalsel kurang progresif.
Namun, terdapat harapan dari sektor lain yang mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,16 persen, dan sektor perdagangan tumbuh sekitar 6,36 persen. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
"Kita dihadapkan sejumlah tantangan yang signifikan, salah satunya upaya meningkatkan naik kelas menjadi Provinsi berpendapat menengah atas," kata Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor di Banjarmasin, Selasa.
Strategi Menuju Ekonomi Berbasis Nilai Tambah
Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Bappeda Kalsel menekankan pentingnya transformasi struktural menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Hal ini mencakup peningkatan daya saing sektor non-ekstraksi dan keberlanjutan lingkungan.
Transformasi ini akan difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Peningkatan daya saing sektor non-ekstraksi akan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan akses terhadap pasar.
Keberlanjutan lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
"Dari data ini terlihat jelas bahwa Kalsel memiliki tantangan besar yang perlu dijawab dengan kerja keras, transformasi struktural, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif," ungkap Ariadi.
Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Kalsel optimis dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dan mencapai status daerah berpenghasilan menengah atas.
