Pemerintah Kota Banjarmasin mengusulkan tiga isu krusial yaitu kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran, untuk dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Bekasi fokus pada empat sektor prioritas dalam RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Pemkot Makassar alihkan anggaran efisiensi untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terluar, khususnya di Kecamatan Sangkarrang, guna mengatasi keterbatasan akses listrik dan fasilitas lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 untuk percepatan pembangunan, selaras dengan program Astacita Presiden.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, memastikan penyusunan RPJMD Kota Tangerang 2025-2029 melibatkan masyarakat untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, fokus pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, dalam RPJMD Kota Semarang 2025-2029.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menetapkan RPJMD 2025-2029 sebagai pondasi pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan sinergisme dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 untuk mewujudkan Medan yang bertuah, inklusif, maju, dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menetapkan RPJMD sebagai kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan Sleman yang lebih maju dan berkeadaban.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fokus pada transformasi struktural dan ketahanan pangan dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, selaras dengan kebijakan nasional.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa untuk mengatasi ancaman rob dan penurunan tanah di Jakarta Utara, mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.

Wagub Kalbar tekankan pentingnya penyusunan RKPD yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan IPM, serta selaras dengan program Pemprov dan Pemkab Bengkayang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Sulawesi Tenggara, demi pemerataan pembangunan.

Bupati Rejang Lebong laporkan kerusakan aset Pemprov Bengkulu berupa infrastruktur jalan, irigasi, dan bangunan yang butuh perbaikan segera, dengan usulan perbaikan telah disampaikan dan direncanakan pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, memprioritaskan tiga program unggulan berdasarkan usulan warga: pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan, dan pembuatan talud untuk mencegah abrasi.

Pemerintah Kabupaten Kaimana menggunakan RKPD yang dihasilkan dari musrenbang untuk memastikan program pembangunan benar-benar mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di kampung-kampung.

DPRK Mimika berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Distrik Jila, Papua Tengah, yang meliputi pembangunan jembatan, sekolah, rumah layak huni, dan peningkatan transportasi udara, demi pemerataan pembangunan.

Pemkab Lampung Selatan terima 441 usulan prioritas dari Musrenbang RKPD 2026, hasil verifikasi dari 1.537 usulan awal, yang akan diprioritaskan sesuai kapasitas keuangan daerah.

Kabupaten Kudus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 7,08 persen, tertinggi di Pulau Jawa, meskipun pertumbuhan ekonomi Kudus sendiri terendah di antara kabupaten tetangganya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan kepentingan nasional dalam penggunaan APBD, demi menghindari pemborosan anggaran dan memastikan efektivitas program.