Pemkab Bekasi Prioritaskan Empat Sektor di RPJMD 2025-2029: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Bekasi fokus pada empat sektor prioritas dalam RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menetapkan fokus pada empat isu prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Hal ini diungkapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Senin, 5 Mei 2024, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Cikarang. Keempat sektor tersebut akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Bupati Ade Kuswara Kunang menekankan pentingnya fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Menurutnya, keempat sektor ini merupakan dasar untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Hal ini selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan arahan pembangunan nasional, termasuk visi Presiden.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi kunci utama. RPJMD ini diharapkan mampu menyatukan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menentukan arah pembangunan lima tahun mendatang, terutama untuk kelompok rentan. Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

Pendidikan Berkualitas dan SDM Unggul

Di sektor pendidikan, Pemkab Bekasi akan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi secara signifikan.

Peningkatan kualitas guru dan kurikulum juga akan menjadi perhatian utama. Pemkab Bekasi berencana untuk memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru agar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa.

Selain itu, aksesibilitas pendidikan juga akan ditingkatkan. Pemkab Bekasi akan memastikan bahwa semua anak di Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi prioritas berikutnya. Pemkab Bekasi berencana menambah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Saat ini, Kabupaten Bekasi hanya memiliki dua RSUD, yang dinilai belum memadai mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah.

Bupati Ade Kuswara Kunang telah meminta kepada Sekretaris Daerah untuk menambah satu atau dua RSUD. Pembangunan RSUD baru ini akan dikoordinasikan dengan legislatif untuk menentukan lokasi yang tepat, baik di wilayah utara maupun selatan Kabupaten Bekasi.

Selain penambahan RSUD, Pemkab Bekasi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sudah ada. Hal ini meliputi peningkatan kualitas tenaga medis, sarana dan prasarana, serta aksesibilitas layanan kesehatan.

Infrastruktur yang Merata dan Tata Ruang yang Tertib

Pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi fokus utama. Pemkab Bekasi akan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, pembangunan bendungan, dan penertiban bangunan liar. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki konsep tata ruang wilayah dan mempercantik wajah kota.

Penertiban bangunan liar yang tidak sesuai dengan tata ruang dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) menjadi perhatian khusus. Pemkab Bekasi telah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam upaya penertiban ini.

Setelah penertiban, kawasan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya dengan membuat trotoar atau food court untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan

Terakhir, Pemkab Bekasi akan fokus pada peningkatan kualitas ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbanyak sekolah vokasi melalui kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, tata kelola ketenagakerjaan akan diperbaiki dan diintegrasikan dengan pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan intensitas bursa lowongan pekerjaan dan permintaan kepada dunia industri untuk memprioritaskan pekerja lokal juga menjadi bagian dari strategi ini. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, menyatakan kesiapan legislatif untuk menjadi mitra aktif dan pengawas kegiatan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD ini diharapkan mampu merangkum visi dan misi kepala daerah serta mendukung kebijakan pembangunan pemerintah pusat.