Pemkab Bekasi Ajukan Lima Program Prioritas Pembangunan ke Pemprov Jabar
Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan lima program prioritas pembangunan, meliputi kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, kepada Pemprov Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi, 7 Mei 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengajukan lima program prioritas pembangunan daerah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah provinsi di Gedung Kenegaraan Kota Cirebon, Rabu (7/5).
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan bahwa kelima usulan tersebut mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. "Ada lima usulan yang sudah kami sampaikan ke Jawa Barat," ujar Asep saat diwawancarai di Cikarang.
Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pemkab Bekasi optimistis usulan-usulan ini akan mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Barat mengingat pentingnya program-program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.
Usulan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bekasi
Usulan pertama difokuskan pada sektor kesehatan, yaitu penyelesaian tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga penerima bantuan iuran (PBI). Pemkab Bekasi meminta bantuan APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84 miliar untuk tahun 2023 dan 2024. Selain itu, Pemkab Bekasi juga berharap agar porsi bantuan keuangan provinsi untuk BPJS Kesehatan tetap di angka 40 persen, bukan 25 persen seperti yang diusulkan sebelumnya. "Di forum tadi kami juga meminta agar porsi bantuan keuangan provinsi untuk BPJS Kesehatan tidak dikurangi dari 40 persen menjadi 25 persen. Kami berharap bantuan keuangan tetap di kisaran 40 persen," jelas Asep.
Usulan kedua berkaitan dengan infrastruktur, meliputi pelebaran Jalan KH. Raden Ma'mun Nawawi dan penanganan perlintasan sebidang di Jalan Lemahabang. Pemkab Bekasi mengusulkan kerja sama dengan Pemprov Jabar dengan skema pembagian kewenangan pembebasan lahan dan pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur yang krusial bagi Kabupaten Bekasi.
Program renovasi rumah tidak layak huni menjadi prioritas ketiga. Pemkab Bekasi mengusulkan perbaikan 540 unit rumah, masing-masing senilai Rp50 juta, dengan fokus pada wilayah permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi.
Di sektor pendidikan, Pemkab Bekasi mengusulkan pembangunan unit sekolah baru (USB) jenjang SMA di wilayah permukiman padat penduduk seperti Tambun Selatan, Tambun Utara, dan Babelan. "SMA Negeri di Tambun Selatan hanya dua, padahal penduduk di kecamatan itu mencapai 400 ribu. Kami sudah siapkan lahan, tinggal dibangun oleh provinsi," terang Asep. Pembangunan sekolah baru ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Terakhir, Pemkab Bekasi mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe B di wilayah selatan Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Saat ini, dua rumah sakit daerah yang ada terletak di wilayah utara, sehingga pembangunan rumah sakit baru di selatan sangat diperlukan untuk pemerataan akses layanan kesehatan. "Lahan untuk ini juga sudah kami siapkan, kami berharap pembangunan rumah sakit bisa segera direalisasikan," tambah Asep. Lahan yang telah disiapkan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan rumah sakit tersebut.
Asep berharap kelima usulan ini dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dan rencana kerja Pemprov Jawa Barat. Dengan terwujudnya program-program prioritas ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.
