Polres Metro Tangerang Kota meluncurkan Traffic Accident Claim System (TACS) untuk mempercepat penanganan korban kecelakaan lalu lintas tanpa menunggu penjamin, berkolaborasi dengan Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Tangerang berkolaborasi dengan kepolisian, Jasa Raharja, dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat layanan bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui sistem digital TACS.

Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, telah mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,08 persen, namun Bupati Bengkayang berkomitmen untuk meningkatkannya hingga 100 persen dan meningkatkan layanan kesehatan bagi warganya.

Kejari Jembrana menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja untuk memberikan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara guna meningkatkan efektivitas pelayanan JKN.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Baitul Mal memberikan bantuan Rp5 juta untuk biaya pengobatan Muhammad Al Fatih (2,4 tahun), balita penderita jantung bocor dari keluarga kurang mampu.

BPJS Kesehatan Cabang Sorong menegaskan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawan dalam program JKN, sesuai UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 82 Tahun 2018, dengan sanksi tegas bagi yang lalai.

Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat untuk menjamin akses layanan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan, terutama bagi Orang Asli Papua kurang mampu.

BPJS Kesehatan Cabang Jember dan Kemenag Jember berkolaborasi memastikan 2.260 jamaah calon haji (JCH) asal Jember terdaftar dan terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang memberdayakan ratusan agen Pesiar untuk mempercepat rekrutmen peserta JKN dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) di lima wilayah Sumatera Selatan.

BPJS Kesehatan Wilayah I gencar perluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara, dengan menargetkan perguruan tinggi dan mencapai 93,61 persen cakupan penduduk.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan lima program prioritas pembangunan, meliputi kesehatan, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, kepada Pemprov Jawa Barat.

Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan verifikasi terhadap 15 ribu warga miskin untuk memastikan validitas data penerima manfaat program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.

BPJS Kesehatan gencar meningkatkan keaktifan peserta dan kolektibilitas iuran JKN melalui berbagai strategi inovatif dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan mengusulkan pemutihan tunggakan iuran peserta JKN PBPU yang meninggal dan penyesuaian tunggakan menjadi 12 bulan, di tengah piutang yang mencapai Rp29,1 triliun.

Kementerian Sosial (Kemensos) meningkatkan sosialisasi agar pemerintah daerah aktif mengusulkan warga miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif dan rendahnya literasi digital menghambat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta, meskipun capaian kepesertaan sudah melampaui target.

Kementerian Kesehatan mengusulkan sanksi administratif bagi peserta JKN mampu yang menunggak iuran, untuk mengatasi tingginya angka peserta non-aktif dan tunggakan mencapai Rp20,59 triliun.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklarifikasi perbedaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Hanya 1 persen pekerja penerima upah di Jakarta yang membayar iuran JKN mereka sendiri, sisanya ditanggung pemberi kerja, ungkap Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta.

Meskipun telah pensiun, lansia di Jakarta tetap diwajibkan membayar iuran JKN; pemerintah daerah menekankan pentingnya kepesertaan aktif dan ketepatan segmen.