DPRD Kota Cirebon mendesak pemerintah daerah mempercepat reaktivasi 12 ribu peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan, memastikan akses kesehatan tetap terjamin bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan sebagian APBD Perubahan Bantul 2025 untuk menutupi kekurangan biaya BPJS Kesehatan, menjamin 100% warga tercover.

Kolaborasi Pemkab Minahasa BPJS Kesehatan terus diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Bagaimana upaya ini menjangkau 250 ribu peserta JKN?

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan penyaluran bantuan beras tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat, demi membantu kebutuhan pokok warga di tengah tantangan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) melakukan evaluasi mendalam terhadap layanan RSUD Boejasin di Pelaihari, berkomitmen penuh meningkatkan fasilitas demi kenyamanan pasien.

Program Posyandu ILP dan Prolanis Lansia di Kota Madiun terbukti efektif tingkatkan kesehatan dan kemandirian, bantu lansia capai UHH 80 tahun dengan bahagia.

Kisah haru Ngadi Yanto dan Putri membuktikan bagaimana solidaritas dalam BPJS Kesehatan menjadi penopang utama bagi jutaan warga, memastikan akses layanan kesehatan tanpa beban biaya.

Kepesertaan JKN Lampung telah mencapai 97,05% dari total penduduk, namun angka keaktifan masih 68,97%. Apa langkah Pemprov Lampung selanjutnya untuk UHC?

Kepala Desa Lerep, Sumariyadi, bagikan pengalaman dua kali pasang ring jantung yang seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan, membuktikan pentingnya jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan terus berinovasi demi kemudahan peserta JKN. Kini, dengan Aplikasi Mobile JKN, antrean panjang di fasilitas kesehatan bukan lagi masalah. Simak manfaatnya!

Kejari Jembrana menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja untuk memberikan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara guna meningkatkan efektivitas pelayanan JKN.

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Baitul Mal memberikan bantuan Rp5 juta untuk biaya pengobatan Muhammad Al Fatih (2,4 tahun), balita penderita jantung bocor dari keluarga kurang mampu.

BPJS Kesehatan Cabang Sorong menegaskan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawan dalam program JKN, sesuai UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 82 Tahun 2018, dengan sanksi tegas bagi yang lalai.

Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat untuk menjamin akses layanan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan, terutama bagi Orang Asli Papua kurang mampu.

BPJS Kesehatan Cabang Jember dan Kemenag Jember berkolaborasi memastikan 2.260 jamaah calon haji (JCH) asal Jember terdaftar dan terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

BPJS Kesehatan Cabang Palembang memberdayakan ratusan agen Pesiar untuk mempercepat rekrutmen peserta JKN dan mencapai Universal Health Coverage (UHC) di lima wilayah Sumatera Selatan.

BPJS Kesehatan Wilayah I gencar perluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara, dengan menargetkan perguruan tinggi dan mencapai 93,61 persen cakupan penduduk.

Anggota DPR, Netty Prasetiyani, mendorong integrasi data Kemenkes, Kemenag, dan BPJS Kesehatan untuk optimalisasi layanan kesehatan haji, khususnya bagi lansia dan jamaah risiko tinggi.

BPJS Kesehatan Jakarta Barat memasang target ambisius: 98 persen warga terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025, melalui program PESIAR.

Kota Pariaman, Sumatera Barat, mendapat apresiasi dari DPR RI karena berhasil mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98,6 persen, tertinggi di Sumbar.