Papua Barat Sehat: Kartu Jaminan Kesehatan Baru untuk Warga Papua Barat
Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat untuk menjamin akses layanan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan, terutama bagi Orang Asli Papua kurang mampu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meluncurkan program inovatif dalam bidang kesehatan: Kartu Papua Barat Sehat. Program ini diluncurkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 di Manokwari, Rabu, 14 Mei 2024 oleh Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani. Kartu ini dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercakup sepenuhnya oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kartu Papua Barat Sehat bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kesehatan bagi warga Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang kurang mampu secara finansial. Program ini merupakan wujud komitmen Pemprov Papua Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peluncuran kartu ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut.
Kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kartu Papua Barat Sehat akan membiayai layanan kesehatan yang tidak termasuk dalam cakupan JKN. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan, terlepas dari keterbatasan finansial.
Layanan Kesehatan yang Ditanggung Kartu Papua Barat Sehat
Kartu Papua Barat Sehat diprioritaskan bagi OAP kurang mampu yang memiliki KTP Papua Barat dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program ini meliputi Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat, rumah sakit umum daerah (RSUD) di tujuh kabupaten, dan rumah sakit rujukan nasional di luar Papua Barat. Hal ini menjamin akses layanan kesehatan yang luas bagi masyarakat.
Program ini mencakup biaya rujukan pasien, serta akomodasi pasien dan pendampingnya yang dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya tambahan yang mungkin timbul selama proses perawatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Dwi Sulistyono Yudo, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat 21 jenis layanan yang tidak ditanggung oleh JKN. Layanan-layanan ini, yang kini dapat diakses melalui Kartu Papua Barat Sehat, antara lain meliputi perawatan gigi, penanganan infertilitas, layanan estetika, alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik, pengobatan penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, dan gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri.
Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan
Penting untuk dicatat bahwa layanan yang sudah dikaver oleh program JKN tidak akan dibiayai ulang melalui program jaminan kesehatan daerah ini. Kerja sama yang erat antara Pemprov Papua Barat dan BPJS Kesehatan memastikan efisiensi dan menghindari pembiayaan ganda. Hal ini juga memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kartu Papua Barat Sehat merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat. Dengan cakupan layanan yang lebih luas dan kemitraan strategis dengan BPJS Kesehatan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, khususnya bagi OAP yang kurang mampu.
Ke depannya, diharapkan program ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya agar semakin banyak masyarakat Papua Barat yang dapat merasakan manfaatnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
Dengan adanya Kartu Papua Barat Sehat, diharapkan angka kesakitan dan kematian dapat ditekan, serta kualitas hidup masyarakat Papua Barat dapat meningkat secara signifikan. Program ini menjadi contoh nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warganya.