12 Puskesmas di Papua Barat Daya Terapkan Program Cek Kesehatan Gratis
Dua belas Puskesmas di enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya telah melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara bertahap, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Sorong, 10 Maret 2025 - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya meningkatkan akses kesehatan bagi warganya. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 12 puskesmas yang tersebar di enam kabupaten dan kota. Program yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Netty Naomi Netty Howay, menjelaskan bahwa hingga saat ini, enam puskesmas di Kabupaten Tambrauw, dua puskesmas di Kota Sorong, dan empat puskesmas di Kabupaten Sorong telah aktif melaksanakan program CKG. "Implementasi program strategis ini tidak serta merta berjalan di seluruh fasilitas kesehatan," ujar Netty, "tetapi akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya."
Program CKG ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Barat Daya. Dengan adanya akses pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan masyarakat lebih mudah mendeteksi penyakit sejak dini dan mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.
Implementasi Bertahap dan Dukungan Penuh
Netty Howay menekankan bahwa implementasi program CKG dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan pemerintah perlu mempersiapkan berbagai hal, mulai dari fasilitas kesehatan yang memadai hingga sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. "Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya menyiapkan seluruh kebutuhan, seperti fasilitas dan sumber daya manusia (SDM), guna mengoptimalkan implementasi program strategis itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Netty berharap agar Dinas Kesehatan di kabupaten dan kota dapat memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Dukungan tersebut meliputi penyediaan bahan habis pakai dan insentif bagi para petugas kesehatan yang bertugas. "Kita sudah melakukan berbagai pertemuan secara teknis dengan Dinas Kesehatan kabupaten kota," kata Netty, "dan akhirnya peluncuran implementasi program CKG dilaksanakan pada 10 Februari 2025."
Selain penyediaan fasilitas dan insentif, peningkatan kapasitas SDM juga menjadi fokus utama. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk melatih dan meningkatkan kemampuan para petugas kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. "Ini akan dilaksanakan secara bertahap karena berkaitan dengan kesiapan seluruh kebutuhan program CKG," tambah Netty.
Tantangan dan Harapan
Meskipun implementasi program CKG telah dimulai, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses di beberapa daerah terpencil di Papua Barat Daya. Pemerintah perlu memastikan bahwa program CKG dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang sulit diakses.
Selain itu, tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan keberlanjutan program CKG. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan agar program ini dapat terus berjalan secara optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, masyarakat dapat terus menikmati manfaat dari program Cek Kesehatan Gratis ini.
Meskipun ada sejumlah tantangan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tetap optimis bahwa program CKG akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Papua Barat Daya.
Program CKG diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala, masyarakat dapat mendeteksi penyakit sejak dini dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
