Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pemekaran enam Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah terisolir.

Pemkab Raja Ampat luncurkan gerakan cinta lingkungan, mengajak ASN dan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga keindahan alam Raja Ampat yang terkenal di dunia.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus, menandai komitmen terhadap inklusi pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat meluncurkan program sekolah gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan akses pendidikan bagi seluruh anak di wilayah tersebut.

Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong membuka rute penerbangan baru Sorong-Labuan Bajo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Raja Ampat, dengan target 4.000 wisatawan dari Labuan Bajo pada 2024.

Pemerintah Kota Sorong melarang pungutan biaya di sekolah negeri pasca-implementasi program sekolah gratis, dengan ancaman pencopotan jabatan bagi kepala sekolah yang melanggar.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berupaya meningkatkan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan rumah sakit di enam kabupaten dan kota, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelatihan tenaga medis.

Pemerintah Kabupaten Maybrat berupaya optimalkan Danau Ayamaru melalui pelepasan 10.000 benih ikan dan penertiban aktivitas yang merusak ekosistem danau untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.

Gubernur Papua Barat Daya melepas keberangkatan 371 calon haji dari enam kabupaten/kota menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan bantuan alat produksi kepada 12 pelaku UMKM asli Papua, guna meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menyerahkan aset senilai Rp6,6 triliun kepada Papua Barat Daya, menandai tahap krusial transisi administrasi pembentukan provinsi ke-38.

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pemerintahan berjalan baik di provinsi baru tersebut, termasuk memastikan alokasi dana Otsus yang optimal.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong luncurkan program sekolah gratis untuk satuan pendidikan negeri dan swasta, sebagai komitmen mewujudkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

Kodam XVIII/Kasuari membentuk Batalyon Komposit PRCPB sebagai pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana di Papua Barat Daya, ditandai apel gelar pasukan di Sorong.

Dinas Perindustrian Kota Sorong memastikan ketersediaan minyak tanah di 10 distrik terpenuhi berkat tujuh agen dan 599 pangkalan yang tersebar.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mendorong percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2025 karena realisasi di dua provinsi tersebut tercatat paling rendah se-Indonesia.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bagi hasil (DBH) 2025 untuk tujuh daerah di Papua Barat Daya senilai Rp79,42 miliar, atau 11,15 persen dari total pagu, dengan penyaluran yang masih di bawah ekspektasi.

Disdikbud Kota Sorong adakan lomba cerdas cermat untuk menguji kemampuan berpikir siswa SD/MI se-Kota Sorong sebagai upaya peningkatan kualitas SDM.

Tokoh pemekaran Papua Barat Daya, Gabriel Asem, mendorong kepala daerah untuk optimalkan potensi daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjamin demi keberhasilan program pemerintah.