Papua Barat Daya Usul 6 DOB Baru: Akselerasi Pembangunan di Wilayah Terisolir
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pemekaran enam Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah terisolir.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengajukan proposal pemekaran enam Daerah Otonomi Baru (DOB) kepada pemerintah pusat. Usulan ini diutarakan sebagai strategi percepatan pembangunan di provinsi termuda ke-38 tersebut. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menjelaskan langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka akses ke wilayah-wilayah terisolir, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini diumumkan pada Senin lalu di Sorong.
Menurut Gubernur Kambu, beberapa wilayah di Papua Barat Daya masih terisolasi dan sulit dijangkau. Pemekaran menjadi kabupaten dinilai sebagai solusi efektif untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah tersebut. "Karena beberapa wilayah bawahan Papua Barat Daya masih terisolasi, sehingga salah satu cara mempercepat pembangunan adalah mengadakan pemekaran menjadi kabupaten," jelasnya.
Lima dari enam wilayah yang diusulkan untuk pemekaran DOB adalah Kabupaten Maybrat Sau, Kabupaten Imeko, Kabupaten Malamoi, Kabupaten Mpur, dan Kabupaten Raja Ampat Utara serta Raja Ampat Selatan. Gubernur Kambu berharap agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Papua Barat Daya melalui program pemekaran ini. "Kita berharap supaya eksistensi negara ini benar-benar dirasakan oleh rakyat," harap Gubernur Elisa.
Usulan Pemekaran DOB: Menjawab Tantangan Pembangunan di Papua Barat Daya
Pemprov PBD berfokus pada daerah-daerah yang membutuhkan percepatan pembangunan signifikan. Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah wilayah Imeko di Kabupaten Sorong Selatan. Wilayah ini memiliki topografi unik berupa daerah rawa, sehingga pendekatan pembangunan konvensional dinilai kurang efektif. Pemekaran menjadi kabupaten dianggap sebagai solusi tepat untuk mengatasi tantangan geografis tersebut. "Itu di daerah Imeko (Inanwatan, Metemani dan Kokoda). Topografi daerah ini sedikit unik, daerah rawah. Pendekatan pembangunan hanya melalui pemekaran," kata Gubernur Kambu.
Gubernur Kambu optimistis bahwa pemekaran DOB di wilayah Imeko akan mendorong kemajuan pembangunan. Aksesibilitas dan pelayanan publik diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal serupa juga berlaku untuk Kabupaten Raja Ampat, yang merupakan wilayah kepulauan dengan akses yang terbatas. Pemekaran diharapkan dapat mengatasi kendala aksesibilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah tersebut.
Pemprov PBD meyakini bahwa pemekaran DOB merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan adanya pemekaran ini, diharapkan negara dapat hadir lebih dekat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat di daerah-daerah terisolir.
"Karena ini sudah menjadi provinsi, sehingga kalau memang Tuhan izinkan, ada ruang melalui kebijakan yang diberikan oleh negara, maka ini juga harus menjadi perhatian," ucapnya.
Strategi Pemerataan Pembangunan melalui Pemekaran
Usulan enam DOB ini merupakan bagian dari strategi Pemprov PBD untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Dengan adanya pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan respon terhadap kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat dan tepat.
Pemprov PBD berharap pemerintah pusat dapat segera memproses usulan pemekaran enam DOB ini. Dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk keberhasilan program pemekaran dan terwujudnya pemerataan pembangunan di Papua Barat Daya. Keberhasilan program ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di provinsi termuda ini.
Proses pemekaran DOB ini tentunya akan melalui berbagai tahapan dan pertimbangan. Namun, dengan adanya komitmen dari Pemprov PBD dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan usulan pemekaran enam DOB ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua Barat Daya.
Dengan adanya pemekaran ini, diharapkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda ini.
Pemprov PBD optimistis bahwa pemekaran enam DOB ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan Papua Barat Daya, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
Semoga dengan adanya usulan pemekaran ini, pemerintah pusat dapat segera memberikan respon positif dan mendukung penuh upaya Pemprov PBD dalam mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya.
