Pemerintah Kabupaten Aceh Timur resmikan kantor pelayanan terpadu di Kecamatan Birem Bayeun untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat pedalaman.

Pemkab Lanny Jaya, Papua Pegunungan, luncurkan program pembangunan lima tahun ke depan yang berfokus pada pembangunan dari kampung, dimulai dengan pembangunan PLTMH di Distrik Malagayneri.

PT PLN UID Kalselteng dan Pemkab Barito Selatan berkolaborasi menyukseskan program Listrik Desa, menerangi 12 desa di empat kecamatan dan memberdayakan 1.504 pelanggan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pemekaran enam Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah terisolir.

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mendukung penuh kolaborasi antar-pemkot dalam Munas APEKSI VII di Surabaya untuk mendorong kemajuan daerah secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tunghari, sambut positif pelaksanaan TMMD ke-124 di Desa Naha sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.

Danrem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, menyatakan bahwa TMMD ke-124 di Gorontalo Utara mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok alokasikan lahan seluas delapan hektare untuk mendukung program Sekolah Rakyat pemerintah pusat, bertujuan meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memberikan apresiasi kepada PLN atas komitmennya dalam meningkatkan akses listrik di wilayahnya, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berjanji meningkatkan fasilitas RSUD di Pulau Sumbawa untuk mengurangi beban masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan.

DPRK Mimika berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Distrik Jila, Papua Tengah, yang meliputi pembangunan jembatan, sekolah, rumah layak huni, dan peningkatan transportasi udara, demi pemerataan pembangunan.

DPRD Kepri berhasil menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp56 miliar untuk program prioritas, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap dana bagi hasil PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat disalurkan merata ke seluruh wilayah Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan, guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tegaskan evaluasi berkelanjutan program TMMD untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menteri PPN/Bappenas mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan, terutama di Kawasan Timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan IPM rendah, serta Jawa yang memiliki angka pengangguran dan rasio gini tinggi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bertekad menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 120 kilometer di Kabupaten Mahakam Ulu dalam kurun waktu tiga tahun untuk pemerataan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan dana Rp1 miliar per desa untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan memastikan pemerataan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, tegaskan komitmen pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota, fokus pada infrastruktur dan SDM untuk Indonesia Emas 2045.

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengumumkan efisiensi APBD 2025 untuk mendanai program pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK swasta guna mengatasi kesenjangan pendidikan di Banten.