Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, menekankan pentingnya otonomi daerah sebagai kunci pemerataan pembangunan di Aceh Besar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Wagub Maluku, Abdullah Vanath, mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Hari Otonomi Daerah ke-29 sebagai momentum mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku, demi kemajuan daerah dan bangsa.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan daerah dan pusat untuk mencapai target nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gubernur Banten, Andra Soni, tegaskan otonomi daerah sebagai kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pembagian kewenangan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemekaran daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, terbukti dari perkembangan pesat pasca pemekaran dari S

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Sulawesi Tenggara, demi pemerataan pembangunan.

Gubernur Kaltara dan Pangdam VI/Mlw bahas percepatan pembangunan jalan ke Krayan, pemerataan listrik, dan rencana latihan militer gabungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan.

Anggota DPR RI Rachmat Hidayat soroti ketimpangan penerangan jalan umum (PJU) di Pulau Lombok, NTB, akibat ketidakmerataan distribusi pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin, mengunjungi Kecamatan Menui Kepulauan untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan pembangunan merata, dengan fokus pada penyediaan air bersih dan pembangunan pelabuhan.

Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mengusulkan peningkatan program padat karya dan stimulan semen/aspal untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memprioritaskan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh Maluku, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM.

DPRD Jawa Timur mendorong perluasan layanan Trans Jatim hingga ke Pulau Madura untuk pemerataan akses transportasi publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura.

Menteri PUPR dan Menhub menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan daya saing Indonesia serta kesejahteraan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara (MUI Sulut) berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay, dapat mewujudkan pemerataan pembangunan fisik dan non-fisik di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di tiga kecamatan, Kintap, Batu Ampar, dan Jorong, untuk RKPD 2026.

Menteri Luhut optimistis kebijakan BBM Satu Harga akan tercapai pada tahun 2027, dengan subsidi langsung kepada masyarakat menggunakan teknologi AI untuk memastikan tepat sasaran.