Program TMMD Imbangan ke-125 di Gunung Mas menjadi wujud nyata pemerataan pembangunan, mempercepat infrastruktur desa, dan memperkuat ketahanan nasional.

ASDP Ambon terus memperkuat konektivitas di wilayah 3T Maluku dan Papua Barat dengan 11 kapal, memastikan mobilitas dan distribusi logistik berjalan lancar. Bagaimana dampaknya?

Kerja Sama Kementerian PU dan TNI semakin erat! Kolaborasi strategis ini fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah 3T dan rawan bencana, demi pemerataan pembangunan.

Kementerian PANRB memberikan dukungan penuh terhadap Kementerian Transmigrasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi terintegrasi di kawasan transmigrasi guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan dukungan terhadap wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, menunggu keputusan pemerintah pusat terkait moratorium Daerah Otonom Baru.

Wakil Gubernur NTB menyatakan dukungan terhadap wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, berharap pemerataan pembangunan dan kemajuan bersama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan hingga ke pelosok desa untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen untuk memastikan pemanfaatan aset tanah yang adil dan produktif bagi masyarakat melalui sinergi dengan Bank Tanah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur resmikan kantor pelayanan terpadu di Kecamatan Birem Bayeun untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat pedalaman.

Pemkab Lanny Jaya, Papua Pegunungan, luncurkan program pembangunan lima tahun ke depan yang berfokus pada pembangunan dari kampung, dimulai dengan pembangunan PLTMH di Distrik Malagayneri.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan daerah dan pusat untuk mencapai target nasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Gubernur Banten, Andra Soni, tegaskan otonomi daerah sebagai kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pembagian kewenangan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemekaran daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, terbukti dari perkembangan pesat pasca pemekaran dari S

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Sulawesi Tenggara, demi pemerataan pembangunan.

Gubernur Kaltara dan Pangdam VI/Mlw bahas percepatan pembangunan jalan ke Krayan, pemerataan listrik, dan rencana latihan militer gabungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan.

Anggota DPR RI Rachmat Hidayat soroti ketimpangan penerangan jalan umum (PJU) di Pulau Lombok, NTB, akibat ketidakmerataan distribusi pajak penerangan jalan umum (PPJU).

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin, mengunjungi Kecamatan Menui Kepulauan untuk menyerap aspirasi warga dan memastikan pembangunan merata, dengan fokus pada penyediaan air bersih dan pembangunan pelabuhan.

Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mengusulkan peningkatan program padat karya dan stimulan semen/aspal untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berjanji meningkatkan fasilitas RSUD di Pulau Sumbawa untuk mengurangi beban masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan.

DPRK Mimika berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Distrik Jila, Papua Tengah, yang meliputi pembangunan jembatan, sekolah, rumah layak huni, dan peningkatan transportasi udara, demi pemerataan pembangunan.