Bupati Jayapura Yunus Wonda gencar lakukan strategi 'Bupati Jayapura Turun Kampung' untuk serap aspirasi langsung, memastikan pelayanan publik efektif, dan membangun kepercayaan masyarakat di wilayah pedalaman.

Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Apel Akbar Bamuskal untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Komisi II DPRD Gorontalo Utara mengevaluasi program OPD mitra, dan mengkritik Dinas PUPR atas ketidakhadirannya dalam rapat evaluasi program perumahan rakyat.

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat agar tidak memblokade Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, demi menjaga hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah.

Komisi III DPR RI berkomitmen memberantas premanisme dan menindaklanjuti aspirasi Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) dalam RDPU.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah, dan saat ini masih dalam moratorium.

Delapan anggota DPRD NTB Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sampaikan dukungan penuh pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) untuk menjawab aspirasi masyarakat.

Tim Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengunjungi Lombok Tengah, NTB, untuk menampung keluhan nelayan terkait relokasi akibat pembangunan KEK Mandalika, mencari solusi agar relokasi tak jauh dari tempat kerja mereka.

Pemkab Deli Serdang memaksimalkan program "Berjemur" untuk menjemput aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan kolaboratif.

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menekankan pentingnya RPJMD Belitung 2025-2030 yang mengakomodasi aspirasi masyarakat luas, bukan hanya visi dan misi kepala daerah.

DPRD Kota Kendari gencar sosialisasikan Raperda pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum disahkan.

Pemkab Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menekankan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar tuntutan, hal ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2026 di Pelaihari.

DPRD Bali periode 2024-2029 membuka pintu bagi semua masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbeda dengan periode sebelumnya yang menutup akses bagi massa aksi.

Penjabat Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, termasuk solusi jalan rusak dan program jaminan kesehatan.

Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, mengingatkan anggota dewan untuk melaksanakan reses penjaringan aspirasi masyarakat sesuai jadwal 11-16 Februari 2025, dan menyampaikan laporan tertulis.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada jamaah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar forum konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, guna memastikan pembangunan yang bermanfaat dan berdampak pada kesejaht

DPRD Banjarmasin mencoba cara baru menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan jalan sehat yang dibarengi dialog, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.