DPRK Mimika berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Distrik Jila, Papua Tengah, yang meliputi pembangunan jembatan, sekolah, rumah layak huni, dan peningkatan transportasi udara, demi pemerataan pembangunan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, meluncurkan layanan pengaduan 'Wadul Gus e' sebagai bagian dari program 100 hari kerjanya untuk meningkatkan pelayanan publik dan menampung aspirasi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan bertemu Komisi II DPR RI pada 13 Maret 2025 untuk membahas usulan pemekaran tiga daerah otonom baru (DOB): Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari Barat, dan Kabupaten Babo Raya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar pramusyawarah rencana pembangunan (pramusrenbang) di 12 kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan RPJP, RPJMD, dan RKPD tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyerap berbagai aspirasi warga selama reses, termasuk soal ekonomi, BPJS Kesehatan, dan kesejahteraan lansia, serta berkomitmen memperjuangkannya.

DPRD Kota Kendari gencar sosialisasikan Raperda pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum disahkan.

Pemkab Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menekankan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar tuntutan, hal ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2026 di Pelaihari.

DPRD Bali periode 2024-2029 membuka pintu bagi semua masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berbeda dengan periode sebelumnya yang menutup akses bagi massa aksi.

Penjabat Bupati Langkat, HM Faisal Hasrimy, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, termasuk solusi jalan rusak dan program jaminan kesehatan.

Ketua DPRD Sigi, Minhar Tjeho, mengingatkan anggota dewan untuk melaksanakan reses penjaringan aspirasi masyarakat sesuai jadwal 11-16 Februari 2025, dan menyampaikan laporan tertulis.