Pemprov NTB Imbau Masyarakat Tak Blokade Pelabuhan Poto Tano

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau masyarakat agar tidak memblokade Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, demi menjaga hajat hidup orang banyak dan stabilitas ekonomi daerah.

Mataram, 13 Mei 2025 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan imbauan resmi kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi blokade terhadap Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat. Imbauan ini disampaikan menyusul rencana aksi yang beredar luas di media sosial, terkait aspirasi pembentukan Pemerintah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Aksi blokade yang direncanakan pada tanggal 15 Mei 2025 dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat luas. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun aksi tersebut harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan umum.

Yusron Hadi menjelaskan bahwa aspirasi pembentukan PPS bukanlah hal baru dan telah pernah diusulkan ke pemerintah pusat. Namun, usulan tersebut terkendala moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Beliau menekankan bahwa kewenangan pengaturan dan pembentukan DOB berada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

Imbauan untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat untuk tetap fokus pada pembangunan dan kemajuan daerah. Yusron Hadi menekankan pentingnya menjaga situasi aman dan tertib sebagai modal dasar pembangunan yang berkelanjutan. "Masih banyak ikhtiar kita, dan salah satu modal dasar membangun yang baik adalah situasi yang aman dan tertib," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusron Hadi mengingatkan bahwa pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian dan hajat hidup orang banyak. Blokade pelabuhan akan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi di pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, Pemprov NTB mengimbau masyarakat untuk bertindak bijak dan mempertimbangkan dampak dari aksi tersebut.

Pemprov NTB menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Kerjasama dan kebersamaan masyarakat sangat diperlukan untuk melanjutkan pembangunan dan memajukan NTB. "Mari secara arif kita berpikir dan bijaksana, di sana kehidupan sebagian masyarakat kita yang mencari nafkah," pesan Yusron Hadi.

Dukungan Terhadap Aspirasi, Namun dengan Cara yang Tepat

Meskipun mengimbau agar tidak melakukan blokade, Pemprov NTB tetap menghormati aspirasi masyarakat untuk pembentukan PPS. Namun, Pemprov NTB menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi tersebut melalui jalur yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah siap memfasilitasi penyampaian aspirasi tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Pemprov NTB berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung imbauan ini demi kebaikan bersama. Prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas keamanan dan perekonomian daerah, sehingga pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Dalam keterangan persnya, Yusron Hadi juga menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan terus berupaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB untuk mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Kesimpulan

Pemprov NTB mengimbau masyarakat untuk tidak memblokade Pelabuhan Poto Tano dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan daerah serta mendukung kelancaran pembangunan di NTB. Pemprov NTB tetap menghormati aspirasi masyarakat namun menekankan pentingnya penyampaian aspirasi melalui jalur yang tepat.