DPRD Dapil V NTB Dukung Penuh Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa
Delapan anggota DPRD NTB Dapil V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sampaikan dukungan penuh pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Mataram, 5 Mei 2024 (ANTARA) - Desakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mendapat dukungan penuh dari delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi kuat masyarakat Pulau Sumbawa yang menginginkan pemerintahan yang lebih representatif dan fokus pada kebutuhan daerah mereka.
Inisiatif ini diungkapkan oleh Iwan Panjidinata, anggota DPRD NTB, di Gedung DPRD NTB, Mataram, Senin. Ia menegaskan bahwa pembentukan PPS bukan sekadar keinginan elit, melainkan representasi dari keinginan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. "Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berharap pembentukan PPS itu menjadi keras untuk disuarakan. Kami anggota DPRD Dapil V mendukung terbentuk PPS," ujarnya.
Dukungan tersebut juga disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat Pulau Sumbawa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pemuda. Hal ini menunjukkan adanya konsensus yang kuat di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa terkait pentingnya pembentukan PPS untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Dukungan Kuat dari Anggota DPRD Dapil V
Anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil V, Syamsul Fikri, turut menyuarakan dukungannya terhadap pembentukan PPS. Ia membantah kekhawatiran akan munculnya daerah miskin baru atau pengurangan anggaran akibat pembentukan PPS. Sebaliknya, ia melihat potensi besar yang dimiliki Pulau Sumbawa, terutama di sektor perikanan, ketahanan pangan, dan sumber daya alam, seperti tambang yang tersebar di Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima.
Syamsul Fikri mencontohkan potensi tambang dan smelter di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, serta potensi tambang di Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu yang masih belum tergali secara maksimal. "Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu itu belum disentuh. Kalau ini bisa dikelola maka sangat besar bagi pendapatan dan masyarakat PPS," jelasnya. Ia menekankan bahwa potensi ini dapat menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi Pulau Sumbawa jika PPS terbentuk.
Meskipun mengakui adanya kendala moratorium DOB yang pernah diterapkan pemerintah pusat, Syamsul Fikri optimistis hal tersebut dapat diatasi mengingat kuatnya aspirasi masyarakat. Bahkan, dukungan terhadap pembentukan PPS juga pernah disampaikan oleh Fahri Hamzah saat berkampanye di Sumbawa. "Ini adalah aspirasi rakyat. Jadi bukan kaleng-kaleng," tegasnya. Dukungan ini juga disuarakan oleh anggota DPRD Dapil V lainnya, seperti Salman, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, dan Asaat Abdullah.
Rusli Manawari, anggota DPRD NTB lainnya dari Dapil V, menambahkan bahwa Pulau Sumbawa memiliki kekuatan fiskal yang cukup untuk menjadi provinsi baru, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Ia menilai potensi ini sebagai landasan kuat untuk mewujudkan harapan masyarakat Pulau Sumbawa akan pemerataan pembangunan.
Potensi Sumber Daya Alam Pulau Sumbawa
Pulau Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut antara lain:
- Perikanan: Pulau Sumbawa memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya ikan.
- Ketahanan Pangan: Tanah yang subur memungkinkan pengembangan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan.
- Pertambangan: Terdapat berbagai jenis tambang yang tersebar di beberapa wilayah Pulau Sumbawa, seperti tambang nikel, emas, dan batu bara.
Asaat Abdullah menyatakan kesiapannya untuk menyuarakan dukungan ini ke Komisi II DPR RI agar pembentukan PPS mendapat perhatian serius dari DPR RI dan pemerintah pusat. Pembentukan PPS diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa.
Dukungan kuat dari berbagai pihak terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menunjukkan tingginya aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
