Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menanggapi santai desakan pergantian jabatannya menjelang masa pensiun Oktober mendatang, meskipun DPRD NTB mendesak Gubernur untuk segera menggantinya.

DPRD NTB mendesak penyelesaian pembangunan RS Mandalika yang terlambat 90 hari dan mengancam pemutusan kontrak jika tak rampung pada 15 Maret 2025.

DPRD NTB siap perjuangkan aspirasi 1.500 Calon PPPK 2024 yang demo di depan gedung DPRD NTB, menuntut pencabutan SE MenPAN RB terkait penundaan pengangkatan.

DPRD NTB menyatakan dukungannya terhadap program hibah Rp300 juta per desa/kelurahan yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Komisi I DPRD NTB mendukung penuh Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan pejabat OPD untuk percepatan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, mendorong pemerataan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan gizi anak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB meminta Pemprov NTB menggelar pasar murah di desa-desa selama Ramadhan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

DPRD NTB mendesak pemutusan kontrak proyek renovasi Islamic Center senilai Rp14,9 miliar yang molor dan meminta kontraktor masuk daftar hitam.

Ketua DPRD NTB optimis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, mampu mewujudkan visi "NTB Makmur Mendunia" dalam lima tahun mendatang.

Anggota DPRD NTB menjamin Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tak akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB, menenangkan mahasiswa yang berunjuk rasa.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengecam Kepala Dinas Pertanian NTB atas ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin lalu, yang membahas laporan pertanggungjawaban penyerapan RKA Dinas Pertanian.