Wakil Ketua DPRD NTB dan Komisi IV melakukan sidak kesiapan angkutan Lebaran 2025 di Terminal Mandalika, mengecek fasilitas dan pelayanan untuk memastikan mudik nyaman dan aman bagi pemudik.

Forum Wartawan Parlemen (FWP) NTB berbagi 200 paket takjil di depan Kantor DPRD NTB, menunjukkan kepedulian dan solidaritas di bulan Ramadhan.

Ketua Komisi IV DPRD NTB meminta Gubernur untuk meninjau ulang proyek 10 embung di Lombok Timur senilai Rp1,9 miliar karena dinilai tidak efektif dan menuai komplain dari masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, menanggapi santai desakan pergantian jabatannya menjelang masa pensiun Oktober mendatang, meskipun DPRD NTB mendesak Gubernur untuk segera menggantinya.

DPRD NTB mendesak penyelesaian pembangunan RS Mandalika yang terlambat 90 hari dan mengancam pemutusan kontrak jika tak rampung pada 15 Maret 2025.

DPRD NTB siap perjuangkan aspirasi 1.500 Calon PPPK 2024 yang demo di depan gedung DPRD NTB, menuntut pencabutan SE MenPAN RB terkait penundaan pengangkatan.

DPRD NTB menyatakan dukungannya terhadap program hibah Rp300 juta per desa/kelurahan yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Komisi I DPRD NTB mendukung penuh Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan pejabat OPD untuk percepatan pelayanan publik dan efisiensi anggaran.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari, mendorong pemerataan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan gizi anak.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB meminta Pemprov NTB menggelar pasar murah di desa-desa selama Ramadhan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Polemik terjadi di DPRD NTB terkait usulan hak interpelasi pengelolaan DAK Pemprov NTB 2024, dengan anggota dewan menilai pimpinan dewan berupaya menghalangi proses tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, Indra Jaya Usman, menilai usulan hak interpelasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diajukan telah sesuai aturan, namun pimpinan DPRD diduga mengulur waktu prosesnya.

Wakil Ketua DPRD NTB menyatakan usulan hak interpelasi terkait dana DAK Rp1,032 triliun belum memenuhi syarat Tata Tertib DPRD karena diajukan oleh anggota dewan dari beberapa fraksi, bukan satu fraksi utuh.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengecam Kepala Dinas Pertanian NTB atas ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin lalu, yang membahas laporan pertanggungjawaban penyerapan RKA Dinas Pertanian.