DPRD NTB Yakin Inpres Tak Pengaruhi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Anggota DPRD NTB menjamin Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tak akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB, menenangkan mahasiswa yang berunjuk rasa.
Mataram, 20 Februari 2025 - Aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' di depan Kantor DPRD NTB di Mataram pada Kamis, 20 Februari 2025, menyoroti kekhawatiran akan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Namun, anggota DPRD NTB memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di NTB. Aksi ini diwarnai oleh orasi mahasiswa yang mengekspresikan keresahan mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan apresiasi atas kepedulian mahasiswa. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dipastikan tidak akan memengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB. "Kegelisahan adik-adik mahasiswa sangat menyentuh. Kami sebagai lembaga politik, rumah rakyat menerima dengan tangan terbuka dan apresiasi yang tinggi atas semua tuntunan para mahasiswa," ujar Hamdan. Ia juga berjanji akan membawa isu ini ke dalam pembahasan di DPRD NTB dan membuka ruang dialog dengan para mahasiswa.
Dukungan serupa disampaikan oleh anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Ia menyampaikan salut atas kepedulian mahasiswa dan berjanji akan memperjuangkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap aman, baik dari APBN maupun APBD NTB. Didi bahkan berencana membawa masalah ini ke pemerintah pusat dan akan membahas rasionalisasi APBD di DPRD NTB untuk memastikan tidak ada pemangkasan anggaran pada sektor krusial tersebut. "Kami mengawal, jalankan apa yang menjadi harapan mahasiswa. Kami akan sampaikan juga ke pemerintah pusat," tegas Didi.
Tanggapan DPRD NTB atas Kekhawatiran Mahasiswa
DPRD NTB secara tegas menyatakan komitmennya untuk melindungi anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB. Anggota dewan menekankan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan berdampak pada pemotongan anggaran di kedua sektor tersebut. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang khawatir akan dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Para anggota dewan juga menekankan pentingnya dialog dan keterbukaan dalam merespon aspirasi mahasiswa. Mereka membuka ruang diskusi dan komunikasi untuk membahas lebih lanjut kekhawatiran mahasiswa terkait kebijakan pemerintah pusat. Sikap ini menunjukkan komitmen DPRD NTB untuk mendengar dan mengakomodir aspirasi masyarakat, khususnya terkait isu-isu krusial seperti pendidikan dan kesehatan.
DPRD NTB berjanji akan mengawal dan memperjuangkan agar anggaran pendidikan dan kesehatan tetap terjaga. Komitmen ini meliputi upaya internal di DPRD NTB serta advokasi ke pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan efisiensi tidak merugikan sektor pendidikan dan kesehatan di NTB.
Kekhawatiran Mahasiswa terhadap Pemangkasan Anggaran
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Mataram, Lalu Nazir Huda, dalam orasinya menyampaikan kekhawatiran akan pemangkasan anggaran pendidikan hingga 30 persen di tingkat pendidikan tinggi. Ia menduga pemangkasan ini dilakukan untuk mendanai program lain. "Kebijakan efisiensi ini bakal menyebabkan biaya pendidikan naik tahun ini. Untuk itu, kami meminta pemerintah tak melakukan itu," tegas Nazir.
Kekhawatiran mahasiswa ini berfokus pada potensi kenaikan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran. Mahasiswa menilai kebijakan efisiensi pemerintah pusat berpotensi merugikan akses dan kualitas pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Aksi unjuk rasa ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan mahasiswa agar pemerintah memperhatikan dampak kebijakannya terhadap sektor pendidikan.
Mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga anggaran kesehatan agar tetap optimal. Anggaran kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pemangkasan anggaran di sektor ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.
Para mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi yang berpotensi merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka meminta pemerintah untuk memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, walaupun kekhawatiran mahasiswa terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 beralasan, DPRD NTB memberikan jaminan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB aman. Komitmen DPRD untuk mengawal dan memperjuangkan hal ini menjadi poin penting dalam merespon aspirasi mahasiswa.
