DPRD Kota Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

DPRD Kota Bogor berkomitmen memangkas 50% anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat, mendapat dukungan dari mahasiswa.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, mengumumkan pengurangan signifikan anggaran perjalanan dinas lembaga tersebut sebesar 50 persen. Pengurangan ini diputuskan pada Minggu, 2 Maret 2024, di Kota Bogor. Keputusan ini diambil berdasarkan Inpres 1 tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri nomor 900/SJ, serta melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan anggaran yang lebih serius.

Anggaran yang dipangkas tersebut akan dialokasikan ulang. Rusli menjelaskan, dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur di Kota Bogor. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan berdampak signifikan pada kehidupan warga Kota Bogor.

Keputusan ini bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran, melainkan juga sebuah komitmen nyata DPRD Kota Bogor untuk berpihak pada rakyat. Dengan mengutamakan efisiensi dan transparansi, DPRD berharap dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Bogor. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengalokasikannya pada sektor-sektor prioritas.

Efisiensi Anggaran dan Dukungan Mahasiswa

Langkah efisiensi yang dilakukan DPRD Kota Bogor ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, terutama mahasiswa. Para mahasiswa Universitas Pakuan, yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Februari 2024, di halaman Gedung DPRD Kota Bogor, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Mereka menyambut baik komitmen DPRD untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Rusli menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi internal. Proses penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. DPRD Kota Bogor juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk ikut mengawal proses penyusunan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan tidak ada penyimpangan anggaran dan dana yang dialokasikan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan APBD Kota Bogor menjadi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Alokasi Anggaran yang Lebih Tepat Sasaran

Rusli menekankan pentingnya alokasi anggaran yang rasional dan berpihak kepada masyarakat. Ia berharap isu-isu sosial di Kota Bogor dapat diselesaikan melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berlandaskan kebutuhan riil masyarakat. Dengan pengurangan anggaran perjalanan dinas, diharapkan akan ada peningkatan signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dengan dialokasikannya anggaran ke sektor-sektor tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih memadai. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan.

DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan agar anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rusli juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Ini komitmen kami. Tolong kawal dan jaga. Jangan sampai uang rakyat tidak kembali ke rakyat," tutup Rusli.