KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp3 miliar ke kas daerah, sebagai wujud efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

KPU Kabupaten Serang akan menggunakan kembali logistik Pilkada 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) guna menghemat anggaran hingga Rp38 miliar.

DP3AP2KB Batam melakukan penyesuaian lokasi kegiatan dan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 miliar, termasuk meniadakan penggunaan hotel untuk pelatihan dan seminar, namun tetap prioritaskan program utama.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil memangkas anggaran pembelian mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp3,7 miliar, sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan efisiensi anggaran daerah hingga Rp300 miliar melalui revisi anggaran di berbagai SKPD, dengan rincian penghematan pada biaya perjalanan dinas, pertemuan, dan konsumsi.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan akan segera merombak jajaran kepala dinas dan merampingkan OPD untuk mengisi kekosongan jabatan dan penghematan anggaran.

DPRD Kota Bogor berkomitmen memangkas 50% anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat, mendapat dukungan dari mahasiswa.

KPU Kepri telah melakukan berbagai upaya penghematan anggaran Pilkada, termasuk mengurangi jumlah debat dan penarikan kendaraan dinas, tanpa mengurangi kinerja.

Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp3,4 miliar dan memilih menggunakan kendaraan dinas lama yang masih layak pakai, anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat.

Kantor Wilayah DJPb Jambi meminta pemerintah daerah dan satker memprioritaskan anggaran setelah instruksi penghematan mengurangi dana transfer hingga Rp750 miliar.

Pemerintah Kota Gorontalo berhasil melakukan penghematan anggaran hingga Rp50 miliar pada tahun 2025 melalui efisiensi berbagai pos belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan yang kurang mendesak, untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung

Pemerintah Kota Tangerang melakukan penghematan anggaran pada berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, acara seremonial, dan pengadaan ATK, menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.