Kementerian PU menerima tambahan anggaran Rp23,28 triliun untuk program prioritas, termasuk preservasi jalan dan peningkatan kualitas madrasah, sehingga total anggaran menjadi Rp73,76 triliun.

Pemerintah telah membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun setelah menyelesaikan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1 Tahun 2025, mendorong akselerasi belanja negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan defisit APBN hingga Maret 2025 sebesar Rp104,2 triliun masih sesuai dengan target dan desain anggaran yang telah disepakati.

Pemerintah Indonesia menargetkan perolehan dana sebesar Rp10 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) pada Selasa, 29 April 2025, untuk membiayai APBN 2025.

Menkeu Sri Mulyani tetap optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5 persen pada 2025, meskipun IMF melakukan koreksi proyeksi akibat kebijakan tarif resiprokal AS.

Indonesia tetap optimistis menghadapi perang tarif AS-China berkat kinerja fiskal yang positif, ditunjukkan oleh pendapatan negara yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Menkeu Sri Mulyani membentuk tim gabungan dari berbagai instansi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun anggaran 2025 guna mencapai target rasio perpajakan yang ditetapkan Presiden.

DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran negara, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan rakyat.

DPR RI mengapresiasi efisiensi APBN 2025 yang dilakukan pemerintah sebagai upaya memperkuat keuangan negara dan memastikan anggaran benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan proses Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Agrinas masih berjalan, meskipun rencana tersebut telah masuk dalam APBN 2025 dengan alokasi hingga Rp8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun tidak akan mengganggu target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN Februari 2025 sebesar Rp31,2 triliun, namun masih dalam target APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp345 miliar untuk Kemendes PDT dari hibah luar negeri guna mendukung Program P3PD dan TEKAD dalam meningkatkan ekonomi dan SDM desa.

Ekonom Wijayanto Samirin menilai keputusan pemerintah tetap memberikan THR ASN 2025 menunjukkan prioritas pada hak ASN, meskipun tidak serta merta merefleksikan kondisi fiskal negara yang solid.

Pemerintah Indonesia gencarkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk bansos, THR, dan diskon, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di tahun 2025 serta mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran.

Realisasi belanja APBN 2025 di Papua Barat dan Papua Barat Daya baru mencapai Rp1,46 triliun atau 5,31 persen dari total pagu Rp27,443 triliun, didominasi oleh belanja pegawai.

Realisasi pendapatan negara di Lampung pada Januari 2025 mencapai Rp795,65 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh sektor pajak dan bea keluar.

Meskipun penerimaan pajak di Jawa Timur mengalami kontraksi, Kemenkeu Jatim tetap optimistis pemulihan fiskal akan terjadi berkat kinerja positif kepabeanan dan cukai serta pengelolaan aset.

Menteri Yusril mengungkapkan kebocoran anggaran APBN hingga 30 persen, mendorong efisiensi untuk mendanai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan megaproyek pembangunan.

Efisiensi anggaran sebesar Rp1,3 triliun di DPR RI berdampak pada pembatasan kunjungan kerja dan berpotensi mengurangi gaji anggota, staf, dan ASN.