Sri Mulyani Bentuk Tim Gabungan untuk Dongkrak Penerimaan Negara di 2025
Menkeu Sri Mulyani membentuk tim gabungan dari berbagai instansi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun anggaran 2025 guna mencapai target rasio perpajakan yang ditetapkan Presiden.
JAKARTA, 27 Maret 2025 - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membentuk program kolaboratif antar instansi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Program ini melibatkan berbagai direktorat jenderal dan lembaga di Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Lembaga National Single Window (LNSW).
Pengumuman pembentukan program kolaboratif ini disampaikan langsung oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati. Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mencapai target penerimaan negara. Ia juga berharap program ini dapat menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Program optimalisasi penerimaan negara ini dimulai pada 27 Maret 2025. Tim gabungan yang dibentuk akan bekerja sama untuk menerjemahkan amanat Presiden ke dalam strategi dan tindakan nyata di Kemenkeu. Sri Mulyani memberikan semangat kepada tim dengan mengatakan, "Selamat bekerja, Ardana 1-25. Kuatkan sinergi agar terus mampu menjawab tantangan zaman. Semoga Tuhan YME senantiasa memberi perlindungan dan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang luar biasa penting ini."
Dorongan untuk Tingkatkan Rasio Perpajakan
Pembentukan tim gabungan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam mencapai target penerimaan negara. Hingga 28 Februari 2025, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan perpajakan sendiri baru mencapai Rp240,4 triliun (9,7 persen dari target), terdiri dari Rp187,8 triliun penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga masih tergolong rendah, yakni Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak menunjukkan penurunan signifikan. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp269,02 triliun. Namun, Sri Mulyani optimistis dengan perbaikan kinerja penerimaan pajak pada Maret 2025, yang menunjukkan pertumbuhan positif 6,6 persen pada periode 1-17 Maret.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa perlambatan penerimaan pajak pada Januari dan Februari merupakan hal yang normal, mengingat rekam jejak historis. Namun, ia juga mengakui adanya faktor khusus yang menyebabkan perlambatan tersebut, antara lain penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif. Perbaikan signifikan pada pertengahan Maret menjadi indikator positif bagi pencapaian target penerimaan negara di tahun 2025.
Strategi dan Kolaborasi Antar Instansi
Program kolaboratif ini melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National Single Window (LNSW). Kolaborasi antar instansi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam meningkatkan penerimaan negara.
Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari berbagai instansi, diharapkan program ini dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan negara. Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan penerimaan negara dan membangun fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
Program ini menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak dan PNBP. Melalui strategi yang terintegrasi dan kolaborasi yang kuat antar instansi, diharapkan target penerimaan negara di tahun 2025 dapat tercapai.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh tim gabungan ini masih akan diumumkan lebih lanjut. Namun, komitmen kuat dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mencapai target rasio perpajakan yang telah ditetapkan Presiden menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia.
Peningkatan penerimaan negara sangat penting untuk mendanai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, Indonesia diharapkan dapat mencapai target penerimaan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
