DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan target perpajakan RAPBN 2026, mencapai 10,08-10,54 persen dari PDB, menandakan komitmen penguatan fiskal nasional.

DJP Sulselbartra dan KPP Pratama Palopo memperkuat 48 Koperasi Merah Putih Palopo yang telah berbadan hukum, membangun fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan segera umumkan pergantian Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Wamenkeu beri sinyal akan ada pengumuman resmi terkait isu ini.

APBN 2025 mencetak surplus Rp4,3 triliun pada April, menandai pembalikan positif setelah defisit selama tiga bulan berturut-turut dan sinyal ekonomi menguat.

Kementerian Keuangan akhirnya buka suara terkait isu pergantian Direktur Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang beredar luas di masyarakat.

Bea Cukai Kudus mencatat penerimaan negara Rp13,4 triliun hingga April 2024, melampaui target berkat pengawasan rokok ilegal.

Bea Cukai Batam bersama TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan 3,5 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, dengan potensi kerugian negara Rp2,675 miliar.

Komisi II DPR RI membuka peluang membentuk panja pengawas PNBP Kanwil BPN untuk meningkatkan target penerimaan negara yang dinilai masih rendah.

Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan peredaran 31.200 batang rokok ilegal di Asahan, Sumatera Utara, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Hadi Poernomo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, untuk segera melaporkan LHKPN dan waspada potensi korupsi di sektor penerimaan negara.

Rendahnya rasio pajak Indonesia mendorong perlunya reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Belanja negara di DIY mencapai Rp2,71 triliun hingga akhir Februari 2025, didorong belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menkeu Sri Mulyani membentuk tim gabungan dari berbagai instansi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun anggaran 2025 guna mencapai target rasio perpajakan yang ditetapkan Presiden.

Meskipun APBN Kalsel mengalami kontraksi, penerimaan bea cukai justru tumbuh signifikan hingga 690,42 persen pada tahun 2025, mencapai Rp163,84 miliar.

Pemerintah merevisi dua PP untuk memaksimalkan PNBP sektor minerba, menaikkan tarif royalti emas, nikel, dan batu bara hingga 3 persen, bergantung harga pasar global.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian terkait untuk memaksimalkan penerimaan negara, termasuk pajak dan PNBP, guna mencapai target rasio pajak 23 persen.

DJP Sulselbartra resmikan Tax Center di STIE Ciputra Makassar untuk meningkatkan edukasi perpajakan di lingkungan kampus dan masyarakat, menambah jumlah Tax Center menjadi 25 di wilayah tersebut.

Bea Cukai Semarang menggagalkan peredaran 4.284 botol arak Bali ilegal tanpa pita cukai, berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pendekatan Omnibus Law untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemerintah berencana menaikkan royalti minerba untuk meningkatkan penerimaan negara, namun tetap mempertimbangkan daya saing dan keberlanjutan usaha para pelaku tambang.