Komisi II DPR RI membuka peluang membentuk panja pengawas PNBP Kanwil BPN untuk meningkatkan target penerimaan negara yang dinilai masih rendah.

Bea Cukai Teluk Nibung menggagalkan peredaran 31.200 batang rokok ilegal di Asahan, Sumatera Utara, dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Hadi Poernomo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, untuk segera melaporkan LHKPN dan waspada potensi korupsi di sektor penerimaan negara.

Aktivitas smelter di Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara di Maluku Utara, mencapai target Rp413 miliar di tahun 2025.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar pada kuartal I 2025, mencapai Rp3,25 triliun dan mendorong peningkatan layanan digital.

Kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp353,7 triliun per tahun, dinilai cukup untuk membiayai Just Energy Transition Partnership (JETP).

Realisasi pendapatan negara di Jambi mencapai Rp910,94 miliar hingga Maret 2025, turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan perubahan aturan dan sistem perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyiapkan langkah antisipasi lonjakan impor barang dari China yang dialihkan akibat kebijakan tarif dagang AS di bawah Presiden Trump, memanfaatkan instrumen BMAD dan BMTP.

Kepolisian Resort Tulungagung membentuk Satgas internal untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan konsumen.

Kantor Wilayah DJP Sulselbartra dan Kodam XIV/Hasanuddin berkolaborasi untuk mengawal stabilitas penerimaan negara melalui peningkatan pengawasan perpajakan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bea Cukai Semarang menggagalkan peredaran 4.284 botol arak Bali ilegal tanpa pita cukai, berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pendekatan Omnibus Law untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemerintah berencana menaikkan royalti minerba untuk meningkatkan penerimaan negara, namun tetap mempertimbangkan daya saing dan keberlanjutan usaha para pelaku tambang.

OJK melaporkan kontribusi positif ekosistem kripto terhadap penerimaan negara mencapai Rp620 miliar hingga 2024, didorong oleh pertumbuhan transaksi dan pengawasan yang ketat.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Ditjen Pajak meningkatkan kerja sama untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan pusat, khususnya dalam pengawasan objek pajak seperti perhotelan dan restoran.

Pemkab Aceh Besar berkomitmen memperkuat kerja sama dengan KPP Pratama Aceh Besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan daerah.

Penerimaan bea keluar Sumatera Barat mengalami peningkatan drastis sebesar 1.309,66 persen di Januari 2025, didorong oleh peningkatan ekspor CPO dan turunannya.

Penerimaan bea keluar Sumatera Barat mengalami peningkatan drastis sebesar 1.309,66 persen di Januari 2025, didorong oleh peningkatan ekspor CPO dan turunannya.

Bea Cukai Sampit memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan miras senilai hampir satu miliar rupiah, menekan peredaran barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara.

Mahkamah Agung (MA) menyumbangkan Rp87 triliun ke negara dari denda dan uang pengganti terdakwa sepanjang 2024, serta menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-Court.