Rendahnya rasio pajak Indonesia mendorong perlunya reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah merevisi dua PP untuk memaksimalkan PNBP sektor minerba, menaikkan tarif royalti emas, nikel, dan batu bara hingga 3 persen, bergantung harga pasar global.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian terkait untuk memaksimalkan penerimaan negara, termasuk pajak dan PNBP, guna mencapai target rasio pajak 23 persen.

DJP Sulselbartra resmikan Tax Center di STIE Ciputra Makassar untuk meningkatkan edukasi perpajakan di lingkungan kampus dan masyarakat, menambah jumlah Tax Center menjadi 25 di wilayah tersebut.

Bea Cukai Semarang menggagalkan peredaran 4.284 botol arak Bali ilegal tanpa pita cukai, berpotensi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pendekatan Omnibus Law untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Pemerintah berencana menaikkan royalti minerba untuk meningkatkan penerimaan negara, namun tetap mempertimbangkan daya saing dan keberlanjutan usaha para pelaku tambang.

OJK melaporkan kontribusi positif ekosistem kripto terhadap penerimaan negara mencapai Rp620 miliar hingga 2024, didorong oleh pertumbuhan transaksi dan pengawasan yang ketat.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Ditjen Pajak meningkatkan kerja sama untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan pusat, khususnya dalam pengawasan objek pajak seperti perhotelan dan restoran.

Pemkab Aceh Besar berkomitmen memperkuat kerja sama dengan KPP Pratama Aceh Besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan daerah.