Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN untuk mengoptimalkan PNBP melalui layanan pertanahan yang transparan dan penertiban HGU/HGB.

Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk membuat regulasi penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan institusi negara demi kepentingan rakyat.

Komisi II DPR RI membuka peluang membentuk panja pengawas PNBP Kanwil BPN untuk meningkatkan target penerimaan negara yang dinilai masih rendah.

Wamen ATR/BPN sosialisasikan program administrasi tanah ulayat di Bukittinggi, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat adat.

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian ATR/BPN untuk membahas reforma agraria, penataan ruang, sengketa lahan, dan potensi kecurangan.

Kantor ATR/BPN Rejang Lebong menetapkan kuota program PTSL tahun 2025 sebanyak 525 bidang, turun drastis karena efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengurus sertifikat 111 aset daerah untuk mencegah klaim dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan kasus tanah Mbah Tupon di Bantul bukan termasuk mafia tanah, melainkan penipuan dokumen dengan nilai ekonomi kecil dan belum ditemukan sindikat.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 811 sertifikat tanah hasil konsolidasi seluas 70 hektare di Bantul, Yogyakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai 'tanah tutupan Jepang'.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta Komisi II DPR RI untuk membantu menyelesaikan konflik agraria yang pelik di wilayahnya, terutama yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berkomitmen sertifikasi sempadan sungai untuk mencegah klaim tanah ilegal dan memastikan kepastian hukum atas aset negara.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menekankan peran krusial perencanaan tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang perlu diatasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai adalah milik negara dan akan disertifikatkan untuk mencegah klaim kepemilikan ilegal.

Pemerintah Jawa Barat dan Kementerian ATR/BPN sepakat mengklaim bantaran sungai di Jawa Barat untuk mencegah alih fungsi lahan dan mengatasi masalah banjir.

Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong keterlibatan kurator dan notaris dalam pemberantasan mafia tanah untuk mencegah praktik korupsi dan manipulasi yang merugikan masyarakat.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta pemerintah transparan terkait pengambilalihan 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah, menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak bagi masyarakat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah membatalkan 192 sertifikat tanah di pagar laut Tangerang, namun 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menghindari sengketa hukum.

Kemenag Jambi mengusulkan 335 sertifikat tanah gratis untuk masjid dan musalla di 11 kabupaten/kota pada 2025 melalui kerjasama dengan ATR/BPN, guna memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pemprov Banten akan memverifikasi kebenaran informasi mengenai kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, menyusul pernyataan Menteri ATR/BPN tentang keberadaan sertifikat tersebut.