Verifikasi Sertifikat Pagar Laut Tangerang: Pemprov Banten Lakukan Penyelidikan

Pemprov Banten akan memverifikasi kebenaran informasi mengenai kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, menyusul pernyataan Menteri ATR/BPN tentang keberadaan sertifikat tersebut.

Sertifikat Pagar Laut Tangerang Dipertanyakan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan akan melakukan pengecekan atas informasi terkait keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, pada Senin, 20 Februari 2024, mengungkapkan perlunya verifikasi atas informasi tersebut. Pihaknya akan mencari informasi primer terkait luas wilayah yang sudah bersertifikat HGB dan SHM.

Langkah Pemprov Banten

Nana menjelaskan bahwa Pemprov Banten belum melakukan pengecekan langsung ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten. Mereka memilih pendekatan yang lebih hati-hati, menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pemprov juga menekankan pentingnya memastikan tidak ada pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana, dalam proses ini.

Koordinasi dan Keadilan

Saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sedang mengkoordinasikan semua tugas dan fungsi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Pemprov Banten berkomitmen agar tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan. Semua proses akan mengikuti aturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan.

Konfirmasi dari Menteri ATR/BPN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah membenarkan adanya sertifikat HGB dan SHM di wilayah tersebut. Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin, 20 Februari 2024, Nusron menjelaskan bahwa terdapat 263 bidang tanah yang telah bersertifikat. Rinciannya adalah 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang tanah dengan SHM.

Verifikasi Data

Nusron Wahid juga menyatakan bahwa informasi tersebut telah diverifikasi dan sesuai dengan data yang tertera di aplikasi www.bhumi.atrbpn.go.id. Hal ini menegaskan keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut dan menjadi landasan bagi Pemprov Banten untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Pemprov Banten kini tengah fokus memverifikasi informasi terkait kepemilikan sertifikat HGB dan SHM atas pagar laut di perairan Tangerang. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk menangani isu ini secara hati-hati dan terukur.