Menteri ATR Investigasi Penerbitan SHGB Pagar Laut Tangerang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyelidiki prosedur penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM pagar laut di Tangerang, memeriksa pejabat terkait termasuk mantan Kepala Kantor Pertanahan, untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan mencegah kerugian masyarakat.

Menteri ATR Selidiki Prosedur Penerbitan SHGB Pagar Laut

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, tengah menyelidiki proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan pagar laut di Tangerang, Banten. Penyelidikan ini dilakukan menyusul dugaan adanya penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Siapa yang Diperiksa?

Penyelidikan melibatkan berbagai pihak. Nusron Wahid akan memeriksa Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk memastikan pengukuran tanah telah sesuai prosedur. Selain itu, Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak juga akan dimintai keterangan terkait penetapan hak atas tanah tersebut. Bahkan, mantan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang yang telah pensiun juga akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Mengapa Investigasi Dilakukan?

Tujuan investigasi adalah untuk memastikan semua proses penerbitan sertifikat telah sesuai aturan dan mencegah kerugian masyarakat. Dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pagar laut ini mendorong Kementerian ATR/BPN untuk bertindak tegas. Pengecekan prosedur juga mencakup peran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan SHGB.

Bagaimana Proses Investigasi Berjalan?

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, telah diperintahkan untuk memanggil KJSB. Kementerian ATR/BPN akan memastikan KJSB telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam proses pengukuran. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab akan ditindak sesuai hukum.

Fakta dan Angka

Berdasarkan penelusuran awal, telah terbit 263 SHGB di lokasi tersebut. Rinciannya: 234 SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 SHGB atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 SHM di kawasan yang sama. Jika hasil investigasi menunjukkan sertifikat yang terbit berada di luar garis pantai, maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang.

Kesimpulan

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum dalam setiap proses pertanahan. Investigasi menyeluruh ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada publik dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Hasil investigasi akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pencabutan sertifikat jika ditemukan pelanggaran.