Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut Tangerang: 266 Sertifikat Cacat Prosedur

Menteri ATR/BPN membatalkan 266 SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang karena cacat prosedur dan material, dan akan memanggil para petugas terkait untuk proses hukum lebih lanjut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, resmi membatalkan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya kejanggalan prosedur dan material dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Pembatalan SHGB dan SHM

Dalam konferensi pers di Tangerang, Menteri Nusron menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan untuk area pagar laut tersebut melanggar aturan. Menurut beliau, area di luar garis pantai tidak bisa dijadikan properti pribadi, sehingga penerbitan SHGB dan SHM dinyatakan cacat prosedur dan material, dan otomatis batal demi hukum. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat yang belum berusia lima tahun tanpa perlu jalur pengadilan.

Jumlah Sertifikat yang Dibatalkan

Total 266 sertifikat SHGB dan SHM terkena dampak pembatalan ini. Setelah diverifikasi dan dicocokkan dengan peta, ditemukan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut berada di luar garis pantai. Rinciannya meliputi 263 bidang SHGB (234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan) dan 17 bidang SHM.

Langkah Hukum dan Investigasi

Kementerian ATR/BPN serius menangani kasus ini dan telah memanggil para petugas juru ukur dan pejabat yang terlibat dalam proses pengesahan sertifikat untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan kode etik juga dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah. Selain itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) juga memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) swasta yang terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat. Tujuannya untuk memastikan apakah prosedur pengukuran sudah sesuai aturan.

Kesimpulan

Pembatalan SHGB dan SHM pagar laut di Tangerang ini menjadi contoh penegakan hukum di sektor pertanahan. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap sertifikat yang terbukti berada di luar garis pantai. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan di wilayah pesisir.