Menteri ATR Batalkan SHGB Pagar Laut di Tangerang, Sengketa dengan Kades Kohod

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membatalkan SHGB dan SHM pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, setelah berdebat dengan kepala desa terkait legalitas lahan yang telah hilang akibat abrasi, dan menyatakan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru-baru ini terlibat perdebatan sengit dengan Kepala Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, terkait legalitas ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan untuk lahan pagar laut milik PT Intan Agung Makmur (IAM).

Perdebatan ini berpusat pada klaim Kepala Desa Kohod bahwa lahan tersebut dulunya merupakan empang yang berubah menjadi laut karena abrasi, dan telah dibangun pagar sejak tahun 2004 untuk mencegah abrasi meluas ke permukiman. Namun, Menteri Nusron menekankan bahwa berdasarkan investigasi, lahan tersebut secara fisik telah hilang akibat abrasi, sehingga statusnya berubah menjadi ‘tanah musnah’.

Pencabutan SHGB/SHM

Nusron Wahid menegaskan bahwa karena hilangnya fisik lahan, maka semua hak atas tanah tersebut, termasuk SHGB dan SHM, otomatis gugur. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN resmi mencabut status penerbitan SHGB dan SHM pagar laut milik PT IAM di Desa Kohod. Proses pencabutan ini dilakukan secara transparan dan melibatkan tim investigasi.

Alasan Pembatalan

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa penerbitan SHGB/SHM tersebut cacat secara prosedural dan materil, melanggar ketentuan yuridis terkait batas daratan/garis pantai. Penelitian dan evaluasi menunjukkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan di luar garis pantai yang seharusnya. Dari 263 sertifikat yang berada di bawah laut, sebagian besar telah dibatalkan.

Komitmen Penyelesaian

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, meskipun prosesnya membutuhkan waktu mengingat jumlah sertifikat yang cacat cukup banyak. Menteri Nusron memastikan bahwa pembatalan sertifikat hanya dilakukan terhadap yang terbukti cacat hukum maupun cacat material.

Kesimpulannya, perdebatan antara Menteri ATR/BPN dan Kepala Desa Kohod mengungkap masalah penerbitan sertifikat yang bermasalah di wilayah pesisir. Pembatalan SHGB/SHM pagar laut di Desa Kohod merupakan langkah tegas untuk menegakkan aturan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan pertanahan.