Penerimaan Bea Cukai Maret 2025 Capai Rp77,5 Triliun, Tertinggi dalam Sejarah?
Penerimaan bea cukai dan cukai pada Maret 2025 mencapai Rp77,5 triliun, atau 25,6 persen dari target APBN, didorong oleh bea keluar sawit dan pertumbuhan cukai, meskipun bea masuk mengalami penurunan.
Kementerian Keuangan baru-baru ini mengumumkan realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai pada bulan Maret 2025. Angka yang fantastis, Rp77,5 triliun, berhasil dikumpulkan, meskipun hanya mencapai 25,6 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta.
Rincian penerimaan tersebut menunjukkan beragam tren. Bea masuk, misalnya, hanya mencapai Rp11,3 triliun, mengalami kontraksi 5,8 persen secara tahunan. Namun, penurunan ini dijelaskan oleh Wamenkeu sebagai hal positif karena berkurangnya impor beras, gula, dan kendaraan bermotor. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah peningkatan utilisasi Free Trade Agreements (FTA) yang menyebabkan penurunan tarif efektif dari 1,39 persen pada 2024 menjadi 1,29 persen pada 2025.
Di sisi lain, penerimaan bea keluar justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dengan total Rp8,8 triliun, angka ini meningkat 110,6 persen secara tahunan. Lonjakan ini terutama didorong oleh bea keluar produk sawit yang mencapai Rp7,9 triliun dan bea keluar konsentrat tembaga sebesar Rp807,7 miliar, sejalan dengan kebijakan ekspor yang baru.
Bea Masuk Menurun, Bea Keluar Meningkat
Penurunan penerimaan bea masuk memang perlu ditelaah lebih lanjut. Meskipun penurunan impor beras, gula, dan kendaraan bermotor memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik, hal ini juga berdampak pada pendapatan negara dari sektor bea masuk. Peningkatan utilisasi FTA juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kerja sama ekonomi internasional, namun hal ini juga berdampak pada penurunan tarif bea masuk.
Sebaliknya, pertumbuhan signifikan pada penerimaan bea keluar menunjukkan potensi besar sektor komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Kenaikan bea keluar sawit dan tembaga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya alam.
Pemerintah perlu terus memantau perkembangan impor dan ekspor untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Strategi diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan negara di masa mendatang.
Cukai Tumbuh Positif Meskipun Ada Penurunan di Sektor Tertentu
Penerimaan cukai juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, mencapai Rp57,4 triliun atau tumbuh 5,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini cukup menggembirakan, meskipun ada pelunasan maju sebesar Rp4,6 triliun dan penurunan produksi pada periode November 2024 hingga Januari 2025 sebesar 4,5 persen.
Namun, perlu diperhatikan penurunan penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar 6,6 persen (yoy) akibat penurunan produksi sebesar 8,4 persen (yoy). Sebaliknya, penerimaan cukai etil alkohol (EA) justru tumbuh 6,1 persen (yoy) karena kenaikan produksi sebesar 2,6 persen (yoy).
Pemerintah perlu menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan konsumsi MMEA dan EA untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengelola penerimaan cukai di masa mendatang. Diversifikasi produk dan strategi pemasaran yang tepat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan cukai.
Pendapatan Negara Secara Keseluruhan
Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, pemerintah juga mencatat penerimaan pajak sebesar Rp322,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun. Total pendapatan negara dari penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun, atau 16,1 persen dari target.
Meskipun penerimaan bea cukai masih di bawah target, capaian Rp77,5 triliun tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah perlu terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor untuk mendukung program pembangunan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, data penerimaan negara pada Maret 2025 menunjukkan tren yang beragam. Ada sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan, dan ada pula yang mengalami penurunan. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan target penerimaan negara dapat tercapai.
