Komisi II DPR RI membuka peluang membentuk panja pengawas PNBP Kanwil BPN untuk meningkatkan target penerimaan negara yang dinilai masih rendah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Hadi Poernomo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara, untuk segera melaporkan LHKPN dan waspada potensi korupsi di sektor penerimaan negara.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkominfo) menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar pada kuartal I 2025, mencapai Rp3,25 triliun dan mendorong peningkatan layanan digital.

Kekayaan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp222,15 triliun hingga Maret 2025, didominasi aset tanah senilai Rp156,64 triliun, disusul bangunan dan infrastruktur lainnya.

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melayani 20.458 permohonan fidusia hingga April 2025, meningkatkan PNBP dan mendukung pembiayaan UMKM.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencari alternatif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah dividen BUMN dialihkan ke Danantara, dengan menerapkan empat strategi utama.

Pemerintah baru menyerap Rp115,9 triliun PNBP hingga Maret 2025, atau 22,6 persen dari target APBN, melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat koreksi harga komoditas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada ATR/BPN terkait pengelolaan sertifikasi tanah dan temuan ketidaksesuaian dalam penerapan tarif PNBP.

Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menggantikan Saffar Muhammad Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kantor Imigrasi Kendari telah memeriksa 91 kapal asing hingga April 2025, melibatkan ribuan awak kapal WNI dan WNA, serta menerapkan aturan PNBP terbaru untuk menjaga keamanan dan perekonomian Sulawesi Tenggara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap aman meskipun pengelolaan BUMN beralih ke Danantara, dengan fokus pada peningkatan aktivitas ekonomi.

Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara hingga 21 Februari 2025 mencapai Rp399,4 miliar, dengan sektor pajak mengalami kontraksi 14,12 persen secara tahunan.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berupaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi aset dan pengelolaan unit bisnis, ditandai dengan peresmian lapangan mini soccer dan lintasan atletik.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berhasil melampaui target PNBP tahun 2024 dengan capaian fantastis Rp4,49 triliun, melampaui target sebesar 215,80 persen.

PT PLN UIW Papua dan Papua Barat mendapatkan penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2024 dari KPKNL Jayapura atas prestasi sebagai Pemohon Lelang Sukarela Terbaik dalam pengelolaan kekayaan negara.

Tim Itwasum Polri melakukan audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) di Polda Sulawesi Utara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tengah mencapai Rp13,96 triliun pada 2024, melampaui target dan menunjukan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Sulawesi Tengah membatasi penggunaan drone dan menetapkan tarif bagi aktivitas komersial di kawasan konservasi untuk melindungi satwa dan meningkatkan pendapatan negara.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mencari pendanaan alternatif dari berbagai sumber, termasuk PNBP dan kerja sama internasional, setelah efisiensi anggaran 2025 mengurangi alokasi dana sebesar Rp396 miliar.

Istri tersangka korupsi pengelolaan PNBP jasa penundaan kapal di Batam kembalikan kerugian negara sebesar Rp3,75 miliar kepada Kejati Kepri, sisanya masih harus dibayar.