Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kapolda Malut Tekankan Transparansi Keuangan, Audit Kinerja Dilakukan untuk Cegah Penyimpangan
Kapolda Malut Tekankan Transparansi Keuangan, Audit Kinerja Dilakukan untuk Cegah Penyimpangan

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono instruksikan jajarannya terapkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk mencegah penyimpangan, audit kinerja tahap I Itwasda Tahun Anggaran 2025 digelar.

Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK
Pemkab Sigi Tingkatkan Transparansi Keuangan: Siap Diperiksa BPK

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta siap diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulteng untuk memastikan pengelolaan keuangan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Pemkab Gorontalo Utara Segera Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan Keuangan BPK RI
Pemkab Gorontalo Utara Segera Tindak Lanjuti Temuan Pemeriksaan Keuangan BPK RI

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan keuangan BPK RI, termasuk masalah kas, utang, dan pembayaran tunjangan, demi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kapolda Sumbar Instruksikan Audit Kinerja: Pastikan Efisiensi dan Efektivitas Polri
Kapolda Sumbar Instruksikan Audit Kinerja: Pastikan Efisiensi dan Efektivitas Polri

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menginstruksikan Itwasda untuk melakukan audit kinerja maksimal guna memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas kinerja Polri di wilayah Sumatra Barat.

Polda Maluku dan BPKP Jalin Sinergi Perkuat Pengawasan Keuangan Negara
Polda Maluku dan BPKP Jalin Sinergi Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

BPK Tekankan Belanja Efektif dalam Pemeriksaan Keuangan Negara
BPK Tekankan Belanja Efektif dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pemeriksaan keuangan negara harus berfokus pada belanja efektif yang menciptakan lapangan kerja, produktivitas, investasi, dan kemajuan IPTEK, serta pertahanan keamanan, selaras dengan harapan Presiden.

BPK Periksa Keuangan Pemkab Probolinggo 2024: 25 Hari Evaluasi Kinerja
BPK Periksa Keuangan Pemkab Probolinggo 2024: 25 Hari Evaluasi Kinerja

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai 20 Januari hingga 13 Februari 2025 memeriksa laporan keuangan Pemkab Probolinggo tahun 2024 untuk evaluasi kinerja dan optimalisasi pelayanan publik.