Polda Maluku dan BPKP Jalin Sinergi Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

Polda Maluku dan BPKP Provinsi Maluku bersinergi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Maluku, mencegah penyimpangan anggaran.

Ambon, 19 Februari 2024 - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku resmi menjalin sinergi untuk memperkuat pengawasan keuangan negara. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh komitmen bersama untuk memastikan penggunaan anggaran negara di Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencegah potensi penyimpangan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Kolaborasi ini diresmikan dalam sebuah pertemuan antara Kapolda Maluku, Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, dan Kepala BPKP Provinsi Maluku, Rasono, di Ambon. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar instansi sebagai kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan terbebas dari penyimpangan.

Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan menyatakan komitmen Polda Maluku untuk mendukung penuh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Beliau juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga pengawas keuangan seperti BPKP dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memperkuat sistem pengawasan di seluruh sektor pemerintahan Maluku. "Polri siap bersinergi dengan BPKP dalam pengawasan keuangan untuk memastikan setiap penggunaan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku," tegas Kapolda.

Sinergi Optimalkan Pengawasan Keuangan di Maluku

Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Rasono, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya sinergi BPKP dan Polda Maluku dalam memastikan transparansi keuangan negara. "Kami hadir untuk memperkuat silaturahmi dan kerja sama, khususnya dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Maluku. Diharapkan sinergi ini terus berlanjut demi transparansi dan akuntabilitas anggaran," ujarnya.

BPKP, sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk investigasi dan pemantauan instansi pemerintahan, melihat kerja sama dengan Polri sebagai langkah krusial untuk mencegah potensi penyimpangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat utama dari kedua lembaga, termasuk Wakapolda Maluku, Irwasda Maluku, Dir Reskrimsus Polda Maluku, serta sejumlah Koordinator Pengawasan JFA dan pejabat BPKP Provinsi Maluku. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk mewujudkan sinergi yang optimal.

Langkah Konkret Penguatan Pengawasan

Kerja sama Polda Maluku dan BPKP akan fokus pada beberapa langkah konkret. Hal ini meliputi:

• Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pertukaran informasi terkait pengelolaan keuangan.
• Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan keuangan.
• Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
• Peningkatan efektivitas investigasi terhadap potensi penyimpangan keuangan.

Dengan sinergi yang kuat ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara di Maluku akan semakin transparan, akuntabel, dan efektif. Langkah ini juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Maluku dengan meminimalisir potensi kerugian negara akibat penyimpangan anggaran.

Komitmen bersama Polda Maluku dan BPKP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Harapannya, sinergi ini akan menjadi model kerja sama yang efektif dan berkelanjutan dalam pengawasan keuangan di Indonesia.